Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani saat menjadi co-chair dalam Coalition of Finance Ministers for Climate Action di Maroko, 11 Oktober 2023/Ist
Dalam upaya menangani krisis iklim global yang semakin mendesak, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani bersama dengan Menteri Keuangan Belanda, Sigrid Kaag, memimpin jalannya pertemuan antar Menteri Keuangan dunia yang tergabung dalam Coalition of Finance Ministers for Climate Action.
Pertemuan ke-10 yang digelar di Marakesh, Maroko, pada Rabu (11/10) itu dihadiri oleh 91 negara koalisi dan 26 institusi mitra. Pertemuan itu menghasilkan Pernyataan Aksi Iklim dari setiap negara yang mencakup komitmen bersama untuk mengembangkan taksonomi ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta melakukan penilaian risiko keuangan terkait perubahan iklim.
“Permasalahan iklim menjadi semakin penting seiring berjalannya waktu. Melihat urgensi ini, kami para Menteri Keuangan sedunia berkomitmen untuk menanganinya dengan serius, karena permasalahan iklim merupakan permasalahan bersama-permasalahan dunia," kata Sri Mulyani, seperti dikutip dari akun Instagram @smindrawati, Jumat (13/10).
Dalam pertemuan tersebut terdapat empat topik utama yang dibahas, pertama ialah terkait keberlanjutan lingkungan dan ekonomi. Sebagai co-chair Coalition, Sri Mulyani menekankan bahwa negara-negara harus terus berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan ekonominya.
“Keuangan transisi menjadi salah satu cara yang disepakati dalam menyeimbangkan keduanya,” jelasnya.
Selanjutnya, topik kedua yang dibahas yaitu terkait peran pemerintah. Peran pemerintah menjadi salah satu tonggak utama dalam upaya keberlanjutan, seperti melalui reformasi kebijakan perpajakan, pembentukan komite-komite terkait, serta penerbitan obligasi hijau.
Pembahasan ketiga terkait inovasi dan pengukuran. Menurut Sri Mulyani, negara-negara anggota harus mengadopsi pendekatan yang inovatif serta memiliki metode pengukuran yang terukur untuk memastikan tujuan-tujuan berkelanjutan dalam menangani krisis iklim ini dapat tercapai.
Pembahasan terakhir yaitu kolaborasi, yang harus diutamakan baik dalam lingkup domestik maupun global. Tindakan ini, menurut Sri Mulyani, harus dilakukan oleh institusi global dalam mengoordinasikan serta mengharmonisasikan upaya bersama guna mengatasi krisis iklim.
"Saya sangat kagum dengan pertemuan ini. Pembicaraan yang terjadi menjadi bukti betapa besarnya potensi yang kita miliki bila kita terus berkolaborasi dan berinovasi dalam menghadapi perubahan iklim," tambah Sri Mulyani.
Di sepanjang tahun ini beberapa fenomena krisis iklim yang sangat mengancam telah terjadi di dunia, mulai dari terjadinya pendidihan global (global boiling) pada Juli 2023, dimana suhu bumi tercatat sebagai yang terpanas sepanjang sejarah, serta kenaikan suhu permukaan laut rata-rata global hingga 0,51 derajat celcius, tertinggi dibandingkan rata-rata tahun 1991 hingga 2020.
Selain itu situasi lain mulai semakin mengancam yang juga disertai dengan fenomena El-Nino di tahun 2023. Risiko kemarau panjang juga disebut dapat meningkatkan potensi bencana kebakaran hutan dan lahan, kekeringan air, dan mengganggu ketahanan pangan.
Untuk itu dalam upaya mengatasi masalah tersebut, seluruh pembahasan ini menurut Sri Mulyani, akan dibahas lebih lanjut ketika Finance Day pada COP28 yang akan diselenggarakan di Dubai, pada Desember 2023. COP28 sendiri akan menjadi tonggak penting dalam sejarah yang berperan sebagai landasan upaya-upaya aksi iklim kolektif dunia.
"Kami sepakat untuk terus mengedepankan kebijakan-kebijakan ketahanan iklim, investasi berkelanjutan, serta kebijakan fiskal yang akan terus melindungi bumi kita. Kini dan nanti!,” tegas Sri Mulyani dalam unggahannya.
