Bupati Lamongan Yuhronur Efendi Dicecar KPK soal Usulan Awal Proyek Pembangunan Gedung Pemda

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi dicecar tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait usulan awal proyek pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan TA 2017-2019.

Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami tim penyidik saat memeriksa Bupati Yuhronur selama delapan jam di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Kamis kemarin (12/10).

"Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan usulan awal dari proyek pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan TA 2017-2019 di mana saat itu saksi masih menjabat selaku Sekda Pemkab Lamongan," kata Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Jumat pagi (13/10).

Sebelumnya, Bupati Yuhronur mengakui bahwa dirinya didalami soal pembangunan Gedung Pemkab Lamongan. Pada saat pembangunan itu, dirinya menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Lamongan.

"(Diperiksa) berkaitan dengan pembangunan Gedung Pemda tahun 2017-2019, udah itu saja," kata Yuhronur kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis malam (12/10).

Saat ditanya soal dugaan aliran uang ke dirinya yang pada saat pembangunan tersebut menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Lamongan, Yuhronur membantahnya.

"Oh ndak ada. Memang ndak ada pertanyaan itu (soal penerimaan uang)," tuturnya.

Bupati Yuhronur pun enggan membeberkan siapa saja tersangka yang sudah ditetapkan KPK dalam perkara korupsi tersebut.

"Ya ada nanti, kewenangan KPK ya, saya ndak enak," pungkasnya.

Pada Jumat (15/9), KPK resmi mengumumkan proses penyidikan dugaan korupsi ini. Akan tetapi, KPK belum membeberkan identitas para pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, maupun uraian perbuatannya.

KPK akan umumkan identitas tersangka dan konstruksi perkaranya ketika dilakukan upaya paksa penangkapan maupun penahanan terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan tersangka.

Dalam perkara ini, KPK sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat, salah satunya kantor-kantor dinas yang ada di lingkungan Pemkab Lamongan, maupun rumah dinas Bupati Lamongan, serta rumah dan kantor pihak swasta.

Perkara ini berkaitan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Di mana, proyek tersebut telah menghabiskan anggaran sebesar Rp151 miliar.