Berita

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F. Silaen/Net

Politik

Anggaran Subsidi Minim Manfaat, Samuel Silaen Usul Dilakukan Audit Forensik

JUMAT, 13 OKTOBER 2023 | 01:50 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Berbagai program subsidi yang disiapkan pemerintah untuk membantu perekonomian rakyat, nyatanya dalam implementasinya masih jauh dari harapan.

"Semua jenis-jenis subsidi itu begitu rapi tersusun dengan harapan bisa membuat rakyat Indonesia tersenyum, nyata tidak demikian," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F. Silaen kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/10).

Kegagalan subsidi bagi rakyat, kata Silaen, adalah masih adanya ketergantungan pemerintah pada impor kebutuhan pokok, yakni beras.


Silaen mempertanyakan mengapa beras masih impor dalam jumlah yang tidak sedikit. Padahal, pada saat bersamaan pemerintah sudah menggelontorkan dana cukup besar untuk sektor pertanian.

"Kini anggaran subsidi yang digelontorkan untuk dunia pertanian di ibaratkan seperti menggarami lautan. Hal itu dilakukan secara terus-menerus setiap tahunnya, dan jadi pertanyaan apa dampak dari subsidi tersebut?" katanya.

Melihat realitas besarnya dana subsidi dan ketergantungan impor beras, Silaen meminta dilakukan audit terhadap alokasi dana subsidi tersebut.

"Kalau toh semua anggaran yang dialokasikan untuk subsidi realitasnya tidak membuahkan hasil atau setidaknya dapat mengurangi jumlah ketergantungan terhadap impor bahan pangan pokok yakni beras. Salahnya siapa?" ketusnya.

"Ada baiknya kalau dana-dana subsidi itu diaudit forensik apakah tepat sasaran atau bagaimana? Atau justru meleset tak jelas siapa yang dibantu atau disubsidi negara," tandasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya