Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (bapanas) telah menanggapi beredarnya isu mengenai adanya beras berbahan plastik atau beras sintetis yang dikonsumsi masyarakat.
Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto mengatakan, untuk memastikan isu yang beredar, diperlukan investigasi termasuk pembuktian dari sample beras yang dikonsumsi melalui uji laboratorium.
Ini menanggapi beredarnya pemberitaan di Bukittingi, Sumatera Barat, yang menyebutkan bahwa salah seorang warga mengaku sakit setelah mengonsumsi nasi yang diduga berasal dari beras sintesis.
“Ini harus dilihat apakah ada bahan lain yang dikonsumsi selain beras, dan apakah semua yang mengonsumsi juga mengalami gejala yang sama," kata Andriko dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/10).
"Jadi kasus ini tidak bisa digeneralisir, karena jika memang penyebabnya dari beras yang diduga sintetis tersebut tentunya ini akan lebih banyak orang yang terkena dampaknya, sehingga kita fokus ke kasus keracunan tersebut,” ujarnya.
Terkait kasus di Bukittinggi, saat ini Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittingi selaku OKKPD (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah) bersama Satgas Pangan menurutnya telah mengambil tindakan dengan turun langsung ke lokasi untuk meminta keterangan dan mengumpulkan bukti.
Andriko memastikan bahwa saat ini sample beras tersebut sudah diambil dan dikirimkan ke laboratorium yang terkreditasi untuk proses uji lab.
“Untuk memastikan apakah sebab sakitnya akibat mengonsumi beras tersebut, maka harus dilakukan pengecekan kebenarannya. Apakah itu beras benar sintetis sehingga mengganggu kesehatan. Untuk validasinya harus dilakukan pengujian profil plastik yang dikandung terhadap sampel beras yang sama dengan yang dikonsumsi saat itu,” kata Andriko.
Sebelumnya, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya pada Selasa (9/10) menegaskan bahwa isu beras sintetis rentan diembuskan di tengah upaya serius pemerintah melakukan stabilisasi pasokan dan harga beras dengan menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM), bantuan pangan beras dan operasi pasar Bulog.
Untuk itu, selain melakukan tindakan pengujian ilmiah terhadap sampel beras melalui Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) di bawah bapanas, Arief juga meminta satgas pangan untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak-pihak yang terbukti menyebarkan berita hoax mengenai beras sintetis ini.
“Sekarang kalau ada beras sintetis, satgas pangan investigasi dan jika memang terbukti bersalah, perlu diproses secara hukum, sehingga masyarakat tenang dan mendapat kejelasan mengenai masalah ini.” ujar Arief.
Ia juga mengimbau seluruh masyarakat agar lebih cermat memilih produk pangan yang aman, dan membaca label serta tidak mudah terprovokasi dengan isu keamanan pangan yang belum pasti kebenarannya.
