Berita

Koordinator Kemanusiaan Dan Residen PBB, Louise Aubin/Net

Dunia

Diusir Junta Niger, Utusan PBB Harus Angkat Kaki dalam 72 Jam

KAMIS, 12 OKTOBER 2023 | 10:08 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Faktor ketidaksukaan membuat junta Niger akhirnya memutuskan mengusir utusan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dari Niamey dalam waktu tiga hari.

Kementerian Luar Negeri Niger dalam pernyataan resmi mengatakan pihaknya telah meminta Koordinator Kemanusiaan Dan Residen PBB, Louise Aubin segera keluar dari negara itu.

"Kementerian memerintahkan Koordinator Kemanusiaan Dan Residen PBB Louise Aubin untuk meninggalkan Niamey dalam waktu 72 jam," bunyi pernyataan tersebut, seperti dikutip dari African News pada Kamis (12/10).


Jurubicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric membenarkan Aubin telah diberi waktu 72 jam untuk pergi dari Niger.

Dujarric mengatakan keputusan tersebut akan mengganggu pekerjaan PBB di Niger. Dia menegaskan kembali komitmen PBB yang tak tergoyahkan untuk tetap tinggal dan memberikan bantuan bagi masyarakat di Niger melalui operasi kemanusiaan yang berkelanjutan.

Dalam pernyataan pada Selasa (10/10), Kemlu Niger menuduh PBB sengaja menghalangi partisipasi penuh perwakilan mereka di Majelis Umum PBB bulan lalu.

Selama sesi ke-78 Majelis Umum PBB yang diadakan pada bulan September, perwakilan Niger yang awalnya dijadwalkan untuk hadir, pada akhirnya tidak jadi melakukan hal tersebut.

PBB mengaku telah menerima dua permintaan dari perwakilan junta dan pemerintah yang digulingkan untuk menyampaikan pidato di majelis tersebut.

Karena persaingan kredensial, masalah tersebut ditunda dan tidak ada perwakilan dari Niger yang diakui di forum tersebut.

Junta Niger mengutuk keputusan tersebut dan menyebut Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres sengaja melakukan tindakan durjaka untuk menjegal kekuasaan mereka.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya