Berita

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi/Net

Dunia

Menlu Retno: RI Siap Bawa Tema Inklusivitas dan Kemitraan ke Dewan HAM PBB

RABU, 11 OKTOBER 2023 | 12:59 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Usai terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026, Indonesia ternyata telah menyiapkan tema serta program prioritas yang akan dijalankan.

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengungkap tema keanggotaan Indonesia di Dewan HAM akan berfokus pada kemitraan dan inklusivitas untuk kemanusiaan.

"Tema keanggotaan Indonesia di Dewan HAM adalah 'Inclusive Partnership for Humanity'," kata Menlu Retno dalam sebuah pernyataan resmi pada Rabu (11/10).


Menlu Retno juga menekankan bahwa Indonesia akan memperjuangkan perlindungan HAM dan tidak akan membiarkan isu tersebut dipolitisasi.

"Indonesia konsisten tidak ingin melihat isu HAM dipolitisasi," tegasnya.

Lebih jauh, Menlu Retno juga mengungkap tiga prioritas utama yang akan didorong Indonesia selama menjadi anggota Dewan HAM.

Pertama, meningkatkan kapasitas negara-negara dalam mempromosikan dan melindungi HAM, utamanya melalui peningkatan kerja sama teknis dan capacity building.

"Indonesia akan terus konsisten memastikan no one is left behind dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM, termasuk di negara-negara berkembang," jelas Menlu Retno.

Kedua, mendorong dialog yang intensif antar negara dengan kelompok-kelompok kawasan, seperti dengan AICHR, dengan ACWC dengan mekanisme HAM global.

Terakhir, lanjut Menlu Retno, yakni mendorong implementasi nilai-nilai Universal Declaration of Human Rights melalui penguatan multilateralisme dengan prinsip solidaritas, inklusivitas dan kesetaraan.

Indonesia terpilih kembali untuk ke-enam kalinya sebagai anggota Dewan HAM PBB selama pemilihan di General Assembly Hall, Markas besar PBB, New York pada Selasa (10/10).

Disebutkan bahwa dalam pencalonan tahun ini, Indonesia keluar sebagai anggota terpilih dengan perolehan suara terbanyak dibanding calon lainnya. Indonesia mendapat  186 suara dari keseluruhan 192 suara. Sementara Kuwait 183, Jepang 175, dan China 154.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya