Berita

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka/Net

Publika

Gibran Cawapres?

OLEH: TONY ROSYID*
RABU, 11 OKTOBER 2023 | 09:54 WIB

BANYAK spekulasi, apakah Gibran Rakabuming Raka akan jadi cawapres di Pilpres 2024? Pertanyaan ini sedang jadi pembicaraan publik.

Beberapa kali Prabowo datang ke Solo dan secara terus terang meminta Gibran jadi cawapresnya. Bukannya usia Gibran baru 36? Sementara UU Pemilu mensyaratkan usia capres-cawapres minimal 40 tahun.

Bagi Prabowo, ini sih urusan mudah. Yang penting Gibran mau. Bersedia jadi cawapres Prabowo. UU Pemilu bisa digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). UU bukan kitab suci. Jadi, masih bisa diubah. Lihat UU KPK. Masa kerja empat tahun pimpinan KPK bisa diperpanjang lima tahun. Kalau kurang lama, masih ada peluang untuk gugat lagi, dan diperpanjang lagi. Urusan aturan, gak usah khawatir. Bisa digugat.

Maka, dibuatlah skenario. PSI mengajukan gugatan ke MK. Minta agar syarat usia minimal capres-cawapres 35 tahun. Tanggal 16 Oktober nanti, MK akan membuat keputusan. Persis tiga hari sebelum pendaftaran capres-cawapres.

Bagaimana bocoran keputusan MK? Ini spekulasinya. Jika MK kemudian mengabulkan gugatan PSI dan diputuskan usia minimum capres-cawapres 35 tahun, maka Gibran punya peluang untuk jadi cawapres. Atau diputuskan usia capres-cawapres 40 tahun, kecuali bagi mereka yang pernah jadi kepala daerah, maka Gibran juga bisa mendaftar sebagai cawapres. Tentu, menjadi cawapresnya Prabowo. Dalam hal ini, Prabowo dan para kader Gerindra yakin putusan MK akan memberi peluang kepada Gibran untuk menjadi cawapres.

Dari sini publik bertanya: "UU itu dibuat untuk Gibran, atau untuk seluruh warga negara Indonesia?" Jawabnya, tentu untuk seluruh warga negara Indonesia. Tapi, proses gugatan dan timing-nya kok ngepasin dengan Gibran. Ini jadi persoalan yang diperbincangkan publik.

Apakah peluang yang diberikan MK ini akan diambil oleh Gibran? Bisa diambil, bisa tidak. Kalau tidak diambil, Prabowo dan Gerindra akan kecewa. Ekspektasi terbesar Prabowo dan Gerindra adalah mendaftarkan pasangan Prabowo-Gibran ke KPU. Di sisi lain, rakyat akan respek kepada Jokowi. Ini akan menjadi jawaban bahwa Jokowi tidak sedang membangun politik dinasti. Ini sekaligus memberi pesan ke publik bahwa gugatan ke MK bukan bagian dari skenario Jokowi.

Konsekuensi lain, koalisi Gerindra-Golkar-PAN berpotensi kisruh. Posisi cawapres Prabowo akan jadi rebutan antara Erick Thohir (PAN) dan Airlangga (Golkar). Keduanya tidak diminati Prabowo.

Golkar partai besar. Wajar jika bergaining untuk jadi cawapres. Sulit bagi Golkar untuk menerima Erick Thohir yang diusung PAN dengan kursi jauh di bawah Golkar. Elektabilitas Erick Thohir juga kecil, tidak jauh dari Airlangga. Golkar bisa hengkang jika tidak diakomodir keinginannya menjadi cawapres. Kisruh ini terjadi jika Gibran tidak ambil kesempatan jadi cawapres.

Jika Gibran ambil peluang jadi cawapres, kemudian mendaftar ke KPU sebagai cawapres Prabowo, maka ini yang kemugkinan akan membuat koalisi Gerindra-Golkar-PAN solid. Siapa yang berani melawan Jokowi? Inilah yang paling mungkin terjadi.

Satu sisi, rakyat kecewa. Jokowi akan dituduh sebagai presiden yang membangun dinasti politik. Tak ubahnya seperti SBY. Bahkan lebih parah, karena menggunakan instrumen negara.

Di sisi lain, perang bubat akan dimulai. Tidak bisa membayangkan betapa marahnya PDIP. Partai yang membesarkan karir Jokowi dengan memberi tiket kepada presiden ke-7 ini sejak nyalon walikota Solo dua kali, tiket nyagub di DKI, kemudian nyapres dua kali. Tidak sampai di situ, PDIP juga memberi tiket Gibran untuk nyalon wali Kota Solo dan Bobby Nasution (menantu Jokowi) nyalon wali Kota Medan. Lalu, Gibran akan keluar dari PDIP dan nyalon cawapres di kubu sebelah? Kubu yang menjadi salah satu rival Ganjar, capres dari PDIP. Sebelumnya Kaesang juga diangkat menjadi ketum PSI, partai yang terus menerus akan membayangi elektabilitas PDIP.

Jika Gibran ambil keputusan jadi cawapres Prabowo, maka jelas sudah dimana posisi Jokowi di mata PDIP. Siap berhadap-hadapan. Benturan keras kedua belah pihak akan dimulai.

Boleh jadi Jokowi mengkalkulasi bahwa sudah saatnya ia exit dari tekanan PDIP. Bagi Jokowi, dan juga anak-anaknya, di PDIP, tidak ada lagi masa depan. Harus membangun masa depan sendiri. Kaesang di PSI. Jokowi dan Gibran suatu saat bisa ambil alih Gerindra. Ini jauh lebih menjanjikan, karena peluangnya sangat besar.

*Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Populer

Menkeu: Inggris Bangkrut, Kondisi Keuangan Hancur

Minggu, 28 Juli 2024 | 17:54

Inilah 3 Kandidat Kepala Badan Penerimaan Negara

Jumat, 02 Agustus 2024 | 16:13

Pemindahan Ibu Kota Negara Ambisi Picik Jokowi

Sabtu, 27 Juli 2024 | 01:29

GMPH Desak KPK Usut Dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan Cak Imin

Senin, 29 Juli 2024 | 12:54

Identitas Tersangka Korupsi Rp3,451 Triliun: Enam Petinggi LPEI, Satu Swasta

Kamis, 01 Agustus 2024 | 10:11

60 Pegawai Main Judol, Pimpinan KPK: Cuma Iseng

Jumat, 02 Agustus 2024 | 08:23

Ramalan Rocky Gerung: 30 Hari ke Depan Krisis Beras Berubah Jadi Krisis Sosial

Jumat, 02 Agustus 2024 | 22:43

UPDATE

Anak Buah Menteri Bahlil Dicecar KPK soal Perizinan Usaha di Malut

Senin, 05 Agustus 2024 | 12:05

Konglomerat Warren Buffet Tiba-tiba Lepas 50 Persen Saham Apple

Senin, 05 Agustus 2024 | 11:57

Aktivis Poros DKJ: Heru Tak Becus Urus Jakarta

Senin, 05 Agustus 2024 | 11:55

Gelombang Protes Bangladesh Tewaskan 91 Orang

Senin, 05 Agustus 2024 | 11:50

MQ Iswara hingga Atalia Disiapkan Golkar Dampingi Dedi Mulyadi

Senin, 05 Agustus 2024 | 11:35

KPK Periksa Petinggi Kementerian ESDM terkait Kasus Abdul Ghani Kasuba

Senin, 05 Agustus 2024 | 11:22

Kantongi Ribuan Pemesanan, BYD Jadi Brand Mobil China Terlaris di GIIAS 2024

Senin, 05 Agustus 2024 | 11:14

Tanpa Ampun, Israel Bombardir Dua Sekolah dan Rumah Sakit Gaza

Senin, 05 Agustus 2024 | 11:11

Bukan Sekadar Minta Maaf, Jokowi Harus Gentle Hadapi Kasus Hukum Usai Pensiun

Senin, 05 Agustus 2024 | 11:11

KPK Deteksi Kebocoran Pendapatan Daerah di Labuan Bajo

Senin, 05 Agustus 2024 | 11:10

Selengkapnya