OJK: Perkembangan Bursa Karbon di Indonesia Cukup Baik Dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia

RMOL.  Bursa Karbon dengan Pasar Saham mempunyai mekanisme perdagangan berbeda. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta publik untuk tidak membandingkan keduanya.

Pernyataan OJK muncul untuk merespon sepinya transaksi di bursa karbon. Meski demikian, perkembangan bursa karbon di Indonesia cukup baik dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia.

"Jadi, perlu untuk tidak membandingkan dengan pasar equity. Ini, memang lain, karakternya itu berbeda dan tentunya ini bukan perdagangan yang spekulatif, yang dalam jual beli dalam satu hari akan keluar," kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK September 2023 secara daring, Senin (9/10).

Ia kemudian memaparkan bahwa bursa karbon di Malaysia butuh waktu lebih dari satu tahun supaya perdagangannya aktif. Sementara bursa karbon di Indonesia telah terjadi transaksi Rp 29,2 miliar dan unit karbon yang diperdagangkan hampir 460 ribu ton CO2 equivalent.

Para pelaku dalam Bursa Karbon  tercatat ada 16. Salah satunya merupakan penjualnya, yaitu PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, sementara 15 lainnya adalah perusahaan pembeli. Adapun angka ini berdasarkan akumulasi dari sejak launching pada 26 September hingga 29 September 2023,

Inarno berharap dalam waktu dekat masih ada satu pelaku perdagangan dalam Bursa Karbon yang mendaftar (listing) di Indonesia Carbon Exchange (ICX).

"Ke depan, OJK akan terus mengkaji perkembangan bursa karbon dan berkolaborasi dengan Kementerian LHK, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan dan Kemenko Maritim dan Investasi. Kami berharap ke depan pasokan dan permintaannya makin banyak," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat peresmian Bursa Karbon menyampaikan bahwa Bursa Karbon menjadi kontribusi nyata Indonesia untuk berjuang bersama dunia melawan krisis iklim. Hasil perdagangan itu akan diinvestasikan kembali untuk upaya menjaga lingkungan, khususnya melalui pengurangan emisi karbon.

Selain itu, Indonesia juga menjadi satu-satunya negara yang sekitar 60 persen berpotensi mengurangi emisi karbon dari sektor alam. Presiden Jokowi mencatatkan kurang lebih ada satu gigaton CO2 potensi kredit karbon yang bisa ditangkap, serta Rp 3.000 triliun yang dapat diraup dari perdagangan karbon tersebut.