Pengamat politik, Ujang Komarudin/Ist
Beda perlakukan diterima bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep ketika sama-sama berkunjung ke Kota Bandung akhir pekan lalu.
Acara Anies di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Kota Bandung yang sudah mendapat izin mendadak dicabut.
Di sisi lain, acara Kaesang di SOR Arcamanik, Kota Bandung, tetap berlangsung, meski penyelenggara kabarnya mendapat teguran. Toh putra bungsu Presiden Joko Widodo itu tetap bisa hadir di acara tersebut.
"Jadi kalau ada pembedaan, kalau ada satu yang membolehkan, satu dilarang, ini namanya demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja, artinya demokrasi kita cacat," kata pengamat politik, Ujang Komarudin saat dihubungi
Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (10/10).
Menurut Ujang, perbedaan cara penanganan dalam kasus tersebut menyiratkan adanya keberpihakan aparat negara. Dalam hal ini Pemprov Jabar yang berpihak kepada pihak-pihak tertentu.
"Mengistimewakan pihak-pihak tertentu dan merugikan pihak lawan politik," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu.
Ditambahkan Ujang, peristiwa semacam itu harusnya tidak terjadi. Semua bakal capres yang akan melangsungkan atau menghadiri acara maupun agenda politik harus diberikan perlakuan yang sama.
"Mau capres Anies atau bukan, ketika mereka bukan dari kelompoknya ya harus diberikan fasilitas yang sama, diberikan kesempatan yang sama untuk bisa menjaga keadilan di republik ini," tegasnya.
Sebelumnya, acara diskusi bareng Anies Baswedan gagal digelar di dalam GIM, Minggu (8/10). Pembatalan dilakukan mendadak oleh pengelola GIM secara lisan pada Sabtu malam (7/10) sekitar pukul 23.00 WIB.
Acara diskusi pun tetap digelar dengan menggunakan halaman GIM.
