Berita

Pengamat politik, Ujang Komarudin/Ist

Politik

Acara Anies dan Kaesang di Bandung Beda Perlakuan, Pengamat: Demokrasi Kita Cacat

SELASA, 10 OKTOBER 2023 | 11:43 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Beda perlakukan diterima bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep ketika sama-sama berkunjung ke Kota Bandung akhir pekan lalu.

Acara Anies di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Kota Bandung yang sudah mendapat izin mendadak dicabut.

Di sisi lain, acara Kaesang di SOR Arcamanik, Kota Bandung, tetap berlangsung, meski penyelenggara kabarnya mendapat teguran. Toh putra bungsu Presiden Joko Widodo itu tetap bisa hadir di acara tersebut.


"Jadi kalau ada pembedaan, kalau ada satu yang membolehkan, satu dilarang, ini namanya demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja, artinya demokrasi kita cacat," kata pengamat politik, Ujang Komarudin saat dihubungi Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (10/10).

Menurut Ujang, perbedaan cara penanganan dalam kasus tersebut menyiratkan adanya keberpihakan aparat negara. Dalam hal ini Pemprov Jabar yang berpihak kepada pihak-pihak tertentu.

"Mengistimewakan pihak-pihak tertentu dan merugikan pihak lawan politik," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu.

Ditambahkan Ujang, peristiwa semacam itu harusnya tidak terjadi. Semua bakal capres yang akan melangsungkan atau menghadiri acara maupun agenda politik harus diberikan perlakuan yang sama.

"Mau capres Anies atau bukan, ketika mereka bukan dari kelompoknya ya harus diberikan fasilitas yang sama, diberikan kesempatan yang sama untuk bisa menjaga keadilan di republik ini," tegasnya.

Sebelumnya, acara diskusi bareng Anies Baswedan gagal digelar di dalam GIM, Minggu (8/10). Pembatalan dilakukan mendadak oleh pengelola GIM secara lisan pada Sabtu malam (7/10) sekitar pukul 23.00 WIB.

Acara diskusi pun tetap digelar dengan menggunakan halaman GIM.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya