Berita

Diskusi publik bertajuk "Junta Myanmar, Pelanggaran HAM dan Problematika Suplai Senjata dari Indonesia" di Cafe Sadjoe, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (9/10)/Ist

Politik

PBHI: Pemerintah Perlu Jelaskan Transaksi Senjata untuk Myanmar

SELASA, 10 OKTOBER 2023 | 00:15 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Dugaan transaksi jual beli senjata produksi tiga BUMN Indonesia yang dipakai Junta Militer Myanmar, harus segera dijelaskan pemerintah.

Begitu dikatakan Ketua PBHI Nasional Julius Ibrani, dalam diskusi publik bertajuk "Junta Myanmar, Pelanggaran HAM dan Problematika Suplai Senjata dari Indonesia" di Cafe Sadjoe, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (9/10).

Belakangan, memang ramai dibahas adanya laporan tiga BUMN, meliputi PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia, yang disebut menyuplai senjata untuk Junta Militer Myanmar.


Laporan ini disampaikan oleh para penggiat HAM melalui kuasa hukumnya, Feri Amsari, kepada Komnas HAM pada awal pekan ini.

Menanggapi laporan itu, kata Julius Ibrani, pemerintah Indonesia harus segera menjelaskan kepada publik.

"(Transaksi) ini perlu dijawab oleh pemerintah," kata Julius.

Seharusnya, kata dia, pemerintah bisa paham bagaimana situasi pelanggaran HAM. Sehingga, bisa mempertimbangkan ketika akan memasarkan produk, terutama soal senjata.

"Pertanggungjawaban pelanggaran HAM adalah berada pada negara. Si penjual harus menanyakan penggunaan senjata untuk apa," katanya.

"Apakah pemerintah menanyakan penggunaan senjata yang dibeli oleh Myanmar," imbuhnya terheran.

Ditambahkan Shiskha Prabawaningtyas, akademisi universitas Paramadina, laporan jual beli senjata kepada Myanmar itu menjadi ironi.

Kata dia, Indonesia yang seharusnya bisa membela penegakan HAM di Myanmar dalam posisinya sebagai Keketuaan ASEAN, justru belakangan dilaporkan mengirimkan senjata untuk Junta Militer.

"Indonesia sudah kehilangan momentum untuk mendamaikan Myanmar, karena Indonesia sudah tidak lagi Ketua ASEAN," pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya