Malaysia menyatakan dukungan kuatnya kepada masyarakat Palestina dalam menghadapi pecahnya konflik terbaru antara militan Hamas dan Israel pada akhir pekan kemarin.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Malaysia, pada Minggu (8/10), Kuala Lumpur menyatakan kekhawatirannya atas bentrokan tersebut, dan berjanji akan terus berdiri bersama rakyat Palestina.
“Malaysia sangat prihatin atas hilangnya begitu banyak nyawa akibat meningkatnya bentrokan di dan sekitar Jalur Gaza,” bunyi pernyataan tersebut.
Pemerintah Malaysia mengingatkan kepada masyarakat internasional bahwa rakyat Palestina sejauh ini telah lama menjadi sasaran pendudukan ilegal, blokade, dan penodaan berkepanjangan terhadap situs suci Al Aqsa yang dilakukan Israel.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ikut menyuarakan dukungannya kepada Palestina, dengan menggambarkan bahwa konflik tersebut merupakan respon Palestina atas penindasan yang telah lama dialami negaranya oleh Israel.
Dalam pernyataannya PM Malaysia menyayangkan tindakan berat sebelah yang dilakukan komunitas internasional dalam menanggapi penindasan rakyat Palestina yang terjadi sejak bertahun-tahun lalu oleh pemerintah Israel.
“Komunitas internasional terus melakukan tindakan sepihak terhadap segala bentuk kekejaman dan penindasan terhadap rakyat Palestina. Penyitaan tanah dan harta benda milik rakyat Palestina dilakukan (lebih dulu) dan tanpa henti oleh Zionis,” ujarnya dalam pernyataan di platform X.
“Malaysia menyatakan solidaritas dengan perjuangan rakyat Palestina,” tegasnya.
Pernyataan tersebut dikeluarkan setelah militan Palestina, Hamas menembakkan ribuan roket dan mengirim banyak pejuangnya ke kota-kota Israel di dekat Jalur Gaza, dalam serangan mendadak yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mengejutkan banyak pihak.
Konflik terbaru yang telah menewaskan ratusan nyawa itu telah membuat dukungan internasional terpecah antara kubu pendukung Palestina dan kubu pendukung Israel.
Untuk itu, dalam pernyataan tersebut pemerintah Malaysia mendesak Dewan Keamanan PBB segera mengadakan Sidang Darurat untuk memenuhi tanggung jawab yang diamanatkan dalam Piagam PBB, guna memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
DK PBB diharapkan dapat menghentikan kekerasan tersebut, serta menghormati dan melindungi kehidupan warga sipil yang tidak bersalah, khususnya warga Palestina yang disebut memiliki hak hukum untuk hidup dalam keadaan damai di dalam perbatasannya yang diakui secara internasional, berdasarkan perbatasan sebelum 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
“Tidak boleh ada perlakuan yang tidak proporsional dan kemunafikan yang mencolok dalam menghadapi rezim mana pun yang mempraktikkan apartheid, dan secara terang-terangan melanggar hak asasi manusia dan hukum internasional,” tegas pemerintah Malaysia.
