Waspadai Serangan Balik Koruptor, Presiden Diminta Panggil Kapolri dan Ketua KPK

Penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi oleh mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo oleh KPK seharusnya dikawal sampai tuntas.

Menurut advokat yang biasa menangani tindak pidana korupsi, Wiliyus Prayietno kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang sudah menetapkan Syahrul sebagai tersangka, namun pihak kepolisian menaikan status dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK kepada Syahrul Yasin Limpo patut diwaspadai.

“Hal ini jangan sampai menjadi momentum perlawanan pelaku tindak pidana korupsi salah satu bentuknya adalah "membenturkan" antara aparat penegak hukum,” kata Wiliyus Prayietno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (8/10).

Atau istilahnya, jelas dia, ‘when the corruptors strike back' yang merupakan istilah dari para pelaku tindak pidana korupsi untuk menyerang aparat penegak hukum dari beragam pola dan gaya.

Perlawanan pelaku tindak pidana korupsi diperkirakan akan menggunakan seluruh kekuatan dan kemampuan melalui berbagai akses yang dimiliki, baik akses politik, ekonomi, maupun akses lain. Apalagi saat ini KPK sedang menangani perkara korupsi yang melibatkan petinggi salah partai yang cukup besar.

“Perlawanan balik dari koruptor itu dilakukan dengan segala dan segenap kekuatan dan beragam cara, termasuk melalui jaringannya untuk melemahkan bahkan bukan mustahil berusaha menihilkan proses penanganan perkara tindak pidana korupsi yang sedang di tangani oleh KPK" beber Wiliyus Prayietno.

Oleh karena itu, ia berharap Presiden Jokowi melalui Menko Polhukam Mahfud MD memanggil ketua KPK dan Kapolri agar jangan terjebak dalam setingan serangan balik koruptor. Sebab, bukan kali ini saja Polda Metro Jaya terkait perkara yang di tanganinya kerap bersinggungan dengan KPK.

"Saya mohon Presiden Jokowi untuk segera bertindak tegas , dimana saat ini serangan balik koruptor kepada aparat penegak hukum dengan mengadu domba ada di depan mata," pungas Wiliyus.