Aksi menolak politik Dinasti/Net
Pegiat media sosial pendukung Presiden Joko Widodo mulai mengungkapkan rasa gelisah mereka atas situasi politik yang tengah terjadi. Mereka tidak ingin Jokowi terjebak dalam politik dinasti di akhir masa amanah.
Salah satu yang bersuara adalah pendukung garis keras Jokowi, Septian Raharjo melalui akun media sosial X, @Gus_Raharjo. Dia tidak ingin mantan Walikota Surakarta itu tergelincir di ujung masa kepemimpinan gemilang. Dia khawatir Jokowi rusak akibat ulah para pembisik yang tidak bertanggung jawab.
“Saya setuju dengan Mas @ulinyusron dan Mbak @DiniHrdianti. Sebagai pendukung Pak Jokowi Garis Keras, kita harus tetap mengingatkan. Karena jangan sampai legasi Pak Jokowi jadi buruk gara-gara pembisik yang ugal-ugalan. Kita tetap akan kenang Pak Jokowi sebagai presiden terbaik,” tulis pegiat medsos dengan 66,7 ribu followers ini seperti diberitakan Kantor Berita RMOL Jatim, Sabtu (7/10).
Dia berharap, kabar Jokowi ingin membangun dinasti politik di akhir masa jabatan adalah bohong alias hoax.
“Semoga kabar yang saya terima itu salah. Saya tetap percaya seorang Joko Widodo yang merakyat dan tidak ada tujuan secuil pun soal kekuasaan," tambah Septian.
Keinginan senada sempat disampaikan pegiat medsos pendukung Jokowi, Dini Poedji Hardianti melalui akun @DiniHrdianti. Dia berharap Jokowi mengakhiri masa jabatan dua periode dengan terhormat.
Sebagai aktivis di era Orde Baru, Dini tidak ingin ada kekuasaan yang abadi dan dinasti. Dia ingin Indonesia menjadi negara negara demokrasi.
“Saya adalah pendukung Bapak mulai dari Pilkada DKI 2012, Bapak salah satu pemimpin terbaik yang sudah membuat pondasi yang kuat di negeri tercinta ini. Sekedar mengingatkan, jangan menabrak konstitusi dengan memperalat MK yang akan merusak demokrasi di negeri tercinta ini,” tuturnya.
Dini turut menyertakan dua potongan video aksi demonstrasi yang dilakukan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Yogyakarta, yang menolak politik dinasti. Mereka menolak cara rezim yang berkuasa saat ini karena telah merusak demokrasi dengan menabrak konstitusi, memperalat Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meneguhkan kekuasaan.
