Berita

Presiden Rusia, Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden/Net

Dunia

AS Kecam Rencana Rusia untuk Cabut Ratifikasi Perjanjian Larangan Uji Coba Nuklir

SABTU, 07 OKTOBER 2023 | 14:59 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Amerika Serikat (AS) mengecam keputusan Rusia yang berencana mencabut ratifikasi Perjanjian Larangan Uji Coba Nuklir Komprehensif (CTBT), yang disebut dapat membahayakan dunia.

“Kami merasa terganggu dengan komentar utusan Rusia untuk CTBT, Mikhail Ulyanov. Langkah seperti ini yang dilakukan oleh negara mana pun dapat membahayakan norma global yang melarang uji coba bahan peledak nuklir," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan.

Mengutip India Today, Sabtu (7/10), pernyataan dari AS itu datang setelah Ulyanov mengancam akan mencabut perjanjian tersebut yang bertujuan untuk menyamakan posisi negaranya dengan Amerika Serikat.


“Rusia berencana mencabut ratifikasi (yang terjadi pada tahun 2000) dari Perjanjian CTBT. Tujuannya agar sejajar dengan AS yang menandatangani perjanjian tersebut, namun tidak meratifikasinya. Pencabutan ini bukan berarti niat untuk melanjutkan uji coba nuklir,” ujarnya dalam platform X.

Pengumuman tersebut telah memicu kekhawatiran di dunia internasional, dengan banyak pihak mengkhawatirkan bahwa langkah ini dapat meningkatkan ketegangan dalam persaingan senjata nuklir dan mengancam kestabilan keamanan global.

AS menekankan bahwa Rusia harus mencapai kedudukan yang setara lebih dulu dengan Washington, tanpa menggunakan retorika nuklir yang tidak bertanggung jawab.

Perjanjian CTBT sendiri telah ditandatangani oleh 187 negara dan diratifikasi oleh 178 negara, namun belum diberlakukan karena memerlukan ratifikasi delapan negara tertentu.

Beberapa negara seperti China, Mesir, Iran, dan Israel telah menandatangani perjanjian ini tetapi belum meratifikasinya. Sementara itu, Korea Utara, India, dan Pakistan bahkan belum menandatangani perjanjian tersebut.

Meskipun AS menandatangani namun negara itu tidak meratifikasi perjanjian tersebut, namun AS telah menerapkan moratorium uji coba senjata nuklir sejak 1992 dan tidak berencana untuk membatalkannya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya