Berita

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono/Net

Politik

Hadirkan Perbankan Syariah, Ketum PPP: Tidak Boleh Kebijakan Bank Mendzalimi Umat

SABTU, 07 OKTOBER 2023 | 09:58 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Eksistensi bank syariah muamalah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), di Cilegon, Banten, dihadirkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono untuk menggerakkan perekonomian umat di daerah.

Disampaikan Muhamad Mardiono, dia telah mendirikan bank yang diperuntukkan bagi umat sejak 29 tahun lalu. Di mana pendirian bank tersebut bertujuan untuk memfasilitasi umat agar ekonomi umat terus berkesinambungan.

Saat itu, kata Mardiono, dia bersama KH Embay Mulya Syarief di forum studi kandungan Al Quran membahas dan membedah bahwa umat harus berbuat apa yang sesuai diajarkan Al Quran.


Kata dia, banyak kesimpulan kesimpulan dihasilkan dalam forum itu. Salah satunya, umat perlu adanya fasilitas ekonomi agar terus berkesinambungan, dan membangun ketahanan ekonomi umat.

"Maka kami sepakat mendirikan BPRS Muamalah ini," ujar Muhamad Mardiono, dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/10).

Mardiono menyebutkan, BPRS Muamalah yang didirikannya menerapkan sistem syariah. Artinya, tidak memiliki kebijakan yang dapat mendzalimi umat.

"Kami pendiri dan pemegang saham insya Allah tidak pernah mengambil keuntungan. Serta menerapkan sistem syariah dan memiliki dewan pengawas syariah, yang tidak diperkenankan bank tersebut memberi kebijakan mendzalimi umat," jelasnya.

Sejak awal berdirinya BPRS Muamalah hingga saat ini, telah membantu perekonomian umat, salah satunya bagi para guru, siswa, maupun orang tua siswa yang kurang mampu dari sekolah yang ada di Cilegon, Banten.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya