Berita

Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 (Siaga 98), Hasanuddin/RMOL

Politik

Kisruh Dugaan Korupsi Mentan SYL, Siaga 98: Corruptors Fight Back

SABTU, 07 OKTOBER 2023 | 00:43 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Penetapan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai tersangka dugaan korupsi berupa pemerasan terhadap pejabat di Kementan, serta dugaan gratifikasi dan TPPU merupakan bukti bahwa rumor pimpinan KPK melakukan pemerasan adalah tidak benar.

Hal itu disampaikan Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 (Siaga 98), Hasanuddin menanggapi isu yang beredar di masyarakat soal dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK yang sudah diselidiki Polda Metro Jaya.

Menurut Hasanuddin, jika melihat faktanya, proses penindakan yang dilakukan KPK berjalan, mulai dari penyelidikan yang sudah dilakukan sejak Januari 2023, hingga naik ke penyidikan pada akhir September 2023 dan menetapkan Mentan SYL tersangka, meskipun belum resmi diumumkan KPK.


"Tinggal menunggu waktu pengumuman tersangka oleh KPK. Hal ini menandaskan bahwa rumor yang beredar di luar terkait pimpinan KPK memeras SYL tidak benar," kata Hasanuddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (6/10).

Kata dia, Siaga 98 memandang hal tersebut sebagai upaya merusak kredibilitas penyelidikan KPK di Kementerian Pertanian.

"Dan ini bentuk corruptors fight back. Termasuk foto yang beredar SYL menemui salah satu pimpinan KPK saat bermain tenis yang kemudian dinarasikan sebagai upaya pemerasan," terang Hasanuddin.

Dari foto-foto yang beredar itu, Hasanuddin melihat dari gestur wajah dan cara salah satu pimpinan KPK tersebut terlihat ketidaknyamanan dan ketidaksukaan atas kedatangan Mentan SYL. Namun, sangat disayangkan hal tersebut dinarasikan sebagai "pemerasan".

"Kami berharap, KPK tidak terpengaruh dengan hal tersebut, dan tetap tegak lurus dalam pemberantasan korupsi," pungkas Hasanuddin.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya