Berita

Donald Trump/Net

Dunia

Biden Lanjutkan Pembangunan Tembok Pembatas AS-Meksiko, Trump: Akankah Joe Minta Maaf ke Saya?

JUMAT, 06 OKTOBER 2023 | 13:16 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Keputusan Pemerintah Joe Biden untuk melanjutkan pembangunan tembok penghalang di sepanjang perbatasan AS-Meksiko mendapat tanggapan dari pencetus kebijakan tersebut, Donald Trump.

Mengetahui pengumuman yang disampaikan Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas, Trump mengatakan bahwa langkah Biden mengindikasikan bahwa kebijakannya saat menjabat adalah sesuatu yang benar.

"Saya benar ketika saya membangun tembok perbatasan yang baru dan indah sepanjang 560 mil," kata Trump di platform Truth Social miliknya, seperti dikutip dari AFP, Jumat (6/10).


"Akankah Joe Biden meminta maaf kepada saya dan Amerika karena memakan waktu begitu lama untuk bergerak, dan membiarkan negara kita dibanjiri dengan 15 juta imigran ilegal, dari tempat yang tidak diketahui," ujarnya.

Senator Partai Republik Marsha Blackburn juga ikut bersuara.

“Sekarang, Biden sedang mempercepat pembangunan tembok baru sepanjang sekitar 20 mil,” tulis Blackburn di X.

"Joe akhirnya menyadari tembok itu berfungsi," katanya.

Sebelumnya, Mayorkas mengatakan dalam sebuah pemberitahuan di Federal Register bahwa pembangunan pembatas dilanjutkan untuk mencegah masuknya orang yang melanggar hukum.

"Bagian baru dari tembok tersebut akan dibangun di Sektor Lembah Rio Grande yang memiliki tingkat masuk ilegal di perbatasan AS- Meksiko," kata Mayorkas, di mana terdapat lebih dari 245.000 upaya masuk secara ilegal pada tahun fiskal ini.

Biden sendiri berjanji saat berkampanye pada 2020, bahwa dia tidak akan membangun tembok perbatasan lagi, dan mengumumkan dalam sebuah proklamasi pada hari dia menjabat pada Januari 2021 bahwa tidak ada lagi dana pembayar pajak yang akan dialokasikan untuk melakukan hal tersebut.

“Membangun tembok besar yang membentang di seluruh perbatasan selatan bukanlah solusi kebijakan yang serius,” kata Biden saat itu.

Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan sekitar dua lusin undang-undang federal seperti Undang-Undang Udara Bersih dan Undang-Undang Spesies Terancam Punah akan diabaikan untuk memungkinkan perluasan tembok perbatasan.

Laiken Jordahl, seorang aktivis konservasi di Pusat Keanekaragaman Hayati, mengecam rencana tersebut.

“Sungguh menyedihkan melihat Presiden Biden bertindak seperti ini, mengesampingkan undang-undang lingkungan hidup yang menjadi dasar negara kita dan membangun tembok perbatasan yang tidak efektif dalam membunuh satwa liar,” kata Jordahl dalam sebuah pernyataan.

Pemerintahan Biden tetap menerapkan garis keras Trump terhadap penyeberangan perbatasan yang tidak sah, namun menyerukan perlakuan yang lebih manusiawi, dan telah mendirikan pusat-pusat di mana para migran dapat mengajukan permohonan untuk melakukan perjalanan secara legal dan menghindari menjadi penyelundup.

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Brimob Polda Metro Jaya Bubarkan Balap Liar di Pulogadung

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:17

Istana Ungkap Cadangan Beras di Bulog Tembus 5,3 Juta Ton

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:04

Kasasi Bisa Perjelas Vonis Banding Luhur Ditambah Beban Uang Pengganti

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:45

Putusan MK soal IKN Dianggap Beri Kepastian Hukum

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:39

“Suamiku Lukaku” Angkat Luka Perempuan Korban KDRT

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Prabowo Minta Pindad Rancang Mobil Presiden Khusus untuk Sapa Rakyat

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Penyederhanaan Sistem Partai Tak Harus dengan Threshold Tinggi

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:10

Nasabah PNM Denpasar Sukses Ubah Sampah Pantai jadi Cuan

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:59

Hukum yang Layu: Saat Keadilan Kehilangan Hati Nurani

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:43

Andrianto Andri: Tokoh Sumatera Harus Jadi Cawapres 2029

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:11

Selengkapnya