Berita

Donald Trump/Net

Dunia

Biden Lanjutkan Pembangunan Tembok Pembatas AS-Meksiko, Trump: Akankah Joe Minta Maaf ke Saya?

JUMAT, 06 OKTOBER 2023 | 13:16 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Keputusan Pemerintah Joe Biden untuk melanjutkan pembangunan tembok penghalang di sepanjang perbatasan AS-Meksiko mendapat tanggapan dari pencetus kebijakan tersebut, Donald Trump.

Mengetahui pengumuman yang disampaikan Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas, Trump mengatakan bahwa langkah Biden mengindikasikan bahwa kebijakannya saat menjabat adalah sesuatu yang benar.

"Saya benar ketika saya membangun tembok perbatasan yang baru dan indah sepanjang 560 mil," kata Trump di platform Truth Social miliknya, seperti dikutip dari AFP, Jumat (6/10).

"Akankah Joe Biden meminta maaf kepada saya dan Amerika karena memakan waktu begitu lama untuk bergerak, dan membiarkan negara kita dibanjiri dengan 15 juta imigran ilegal, dari tempat yang tidak diketahui," ujarnya.

Senator Partai Republik Marsha Blackburn juga ikut bersuara.

“Sekarang, Biden sedang mempercepat pembangunan tembok baru sepanjang sekitar 20 mil,” tulis Blackburn di X.

"Joe akhirnya menyadari tembok itu berfungsi," katanya.

Sebelumnya, Mayorkas mengatakan dalam sebuah pemberitahuan di Federal Register bahwa pembangunan pembatas dilanjutkan untuk mencegah masuknya orang yang melanggar hukum.

"Bagian baru dari tembok tersebut akan dibangun di Sektor Lembah Rio Grande yang memiliki tingkat masuk ilegal di perbatasan AS- Meksiko," kata Mayorkas, di mana terdapat lebih dari 245.000 upaya masuk secara ilegal pada tahun fiskal ini.

Biden sendiri berjanji saat berkampanye pada 2020, bahwa dia tidak akan membangun tembok perbatasan lagi, dan mengumumkan dalam sebuah proklamasi pada hari dia menjabat pada Januari 2021 bahwa tidak ada lagi dana pembayar pajak yang akan dialokasikan untuk melakukan hal tersebut.

“Membangun tembok besar yang membentang di seluruh perbatasan selatan bukanlah solusi kebijakan yang serius,” kata Biden saat itu.

Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan sekitar dua lusin undang-undang federal seperti Undang-Undang Udara Bersih dan Undang-Undang Spesies Terancam Punah akan diabaikan untuk memungkinkan perluasan tembok perbatasan.

Laiken Jordahl, seorang aktivis konservasi di Pusat Keanekaragaman Hayati, mengecam rencana tersebut.

“Sungguh menyedihkan melihat Presiden Biden bertindak seperti ini, mengesampingkan undang-undang lingkungan hidup yang menjadi dasar negara kita dan membangun tembok perbatasan yang tidak efektif dalam membunuh satwa liar,” kata Jordahl dalam sebuah pernyataan.

Pemerintahan Biden tetap menerapkan garis keras Trump terhadap penyeberangan perbatasan yang tidak sah, namun menyerukan perlakuan yang lebih manusiawi, dan telah mendirikan pusat-pusat di mana para migran dapat mengajukan permohonan untuk melakukan perjalanan secara legal dan menghindari menjadi penyelundup.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Jokowi Tak Serius Dukung RK-Suswono

Jumat, 29 November 2024 | 08:08

Ferdian Dwi Purwoko Tetap jadi Kesatria

Jumat, 29 November 2024 | 06:52

Pergantian Manajer Bikin Kantong Man United Terkuras Rp430 Miliar

Jumat, 29 November 2024 | 06:36

Perolehan Suara Tak Sesuai Harapan, Andika-Hendi: Kami Mohon Maaf

Jumat, 29 November 2024 | 06:18

Kita Bangsa Dermawan

Jumat, 29 November 2024 | 06:12

Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Subsidi, Harga EV Diprediksi Tetap Kompetitif

Jumat, 29 November 2024 | 05:59

PDIP Akan Gugat Hasil Pilgub Banten, Tim Andra Soni: Enggak Masalah

Jumat, 29 November 2024 | 05:46

Sejumlah Petahana Tumbang di Pilkada Lampung, Pengamat: Masyarakat Ingin Perubahan

Jumat, 29 November 2024 | 05:31

Tim Hukum Mualem-Dek Fadh Tak Gentar dengan Gugatan Paslon 01

Jumat, 29 November 2024 | 05:15

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen, KPU Kota Bekasi Dinilai Gagal

Jumat, 29 November 2024 | 04:56

Selengkapnya