Berita

Kebakaran hutan dan lahan/Net

Dunia

Kemlu RI Benarkan Kiriman Surat Malaysia Terkait Polusi Asap Kebakaran Hutan

JUMAT, 06 OKTOBER 2023 | 12:13 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI membenarkan laporan yang menyebut pemerintah Malaysia sudah mengirim surat terkait masalah kabut asap lintas batas.

Surat tersebut dikirim oleh Menteri Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim (NRECC) Malaysia, Nik Nazmi Nik Ahmad kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya Bakar pada Rabu (4/10).

"Benar. Pemerintah Malaysia sudah berkirim surat kepada Menteri Lingkungan Hidup Indonesia," kata jurubicara Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal dalam keterangannya padaa Jumat (6/10).


Iqbal menyebut surat tersebut berisi ajakan Malaysia untuk bekerja sama menangani kebakaran hutan yang terjadi.

"Inti surat tersebut menyampaikan kondisi kualitas udara terakhir di Malaysia dan kesiapan Malaysia untuk bekerja sama tangani kebakaran hutan yang terjadi, jika pemerintah Indonesia memerlukan," jelasnya.

Adapun surat dikirim setelah Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim meminta NRECC berkoordinasi dengan rekan-rekannya di ASEAN guna menyelesaikan masalah asap lintas batas.

Indonesia bersama seluruh negara ASEAN sendiri telah menandatangani Perjanjian tentang Polusi Asap Lintas Batas tahun 2002. Itu adalah perjanjian lingkungan hidup yang mengikat negara-negara anggota untuk mengurangi polusi asap, khususnya yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya