Berita

Presiden Rusia Vladimir Putin saat melakukan panggilan video bersama Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina dalam upacara untuk menandai kedatangan pengiriman bahan bakar pertama ke Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Rooppur, pada 5 Oktober 2023/Sputnik

Dunia

Bangladesh Resmi Terima Pengiriman Uranium

JUMAT, 06 OKTOBER 2023 | 11:14 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Bangladesh telah menerima pengiriman pertama bahan bakar uranium dari Rusia untuk pembangkit listrik tenaga nuklir pertamanya pada Kamis (6/10).

Proyek yang bernilai sekitar 12,65 miliar dolar (Rp 197 triliun) ini akan membuat Bangladesh menjadi negara ke-33 di dunia yang memiliki kemampuan untuk memproduksi tenaga nuklir.

Mengutip Asia One, Jumat (6/10), negara di Asia Selatan ini saat ini tengah aktif membangun dua pembangkit listrik tenaga nuklirnya, yang bekerja sama dengan perusahaan milik negara Rusia, Rosatom, dengan 90 persen proyek tersebut didanai oleh pinjaman dari Moskow, dalam jangka waktu pengembalian selama 28 tahun dan masa tenggang selama 10 tahun.


“Hari ini adalah hari kebanggaan dan kegembiraan bagi rakyat Bangladesh,” kata Perdana Menteri Sheikh Hasina dalam konferensi video dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang disebut Kedutaan Besar Rusia di Bangladesh sebagai upacara pengiriman bahan bakar nuklir dalam sebuah postingan di Facebook.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, yang baru-baru ini mengunjungi Bangladesh, memastikan bahwa Moskow berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini tepat waktu, meskipun mereka banyak menghadapi kendala dari sanksi Barat terkait konflik di Ukraina.

Progres konstruksi ini diketahui juga sempat tertunda akibat pembatasan pandemi Covid-19 dan juga masalah terkait sanksi AS.

Namun, pembangkit listrik pertama dengan kapasitas pembangkit sebesar 2.400 megawatt ini dijadwalkan akan mulai beroperasi pada Juli tahun depan.

Proyek tersebut merupakan salah satu upaya Bangladesh dalam mengatasi krisis listriknya sejak 2013, hal ini disebabkan oleh cuaca yang tidak menentu dan kesulitan dalam membayar impor bahan bakar di tengah menurunnya cadangan devisa dan melemahnya mata uang.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya