Berita

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)/Net

Hukum

Bagi Gertak, Isu Pemerasan di Kasus Mentan SYL Bertujuan Jatuhkan Integritas KPK

JUMAT, 06 OKTOBER 2023 | 07:46 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (Gertak) meyakini isu pemerasan dalam penanganan kasus dugaan korupsi Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) hanya untuk menjatuhkan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, komisi yang dipimpin Firli Bahuri itu tengah gencar memberantas korupsi.

Begitu kata Ketua Umum (Ketum) Gertak, Dimas Tri Nugroho menanggapi isu-isu yang menyebut adanya pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap SYL.

"Kami mendukung KPK, dan menepis isu pimpinan KPK terima uang dalam penanganan kasus Mentan Syahrul Yasin Limpo," kata Dimas kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (6/10).


Untuk itu, Gertak mengajak masyarakat untuk senantiasa mengawal dan menjaga marwah KPK dan mendukung tugas-tugas KPK dalam pemberantasan korupsi.

"KPK sebagai garda terdepan untuk terus menegakkan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan melawan para koruptor," pungkas Dimas.

Ketua KPK Firli Bahuri secara tegas menyatakan tidak ada pimpinan KPK yang melakukan hubungan dengan para pihak, apalagi melakukan pemerasan seperti yang dituduhkan dan dilaporkan di Polda Metro Jaya.

"Jadi saya pastikan, bahwa kami tidak pernah melakukan hubungan dengan para pihak apalagi meminta sesuatu atau disebut dengan pemerasan. Saya yakinkan itu adalah tidak pernah dilakukan sesuai dengan kedudukan," tegas Firli kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis malam (5/10).

Firli mengatakan, pihaknya mengikuti informasi yang beredar di masyarakat, termasuk soal isu pimpinan KPK melakukan pemerasan dalam penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

"Namun demikian kita juga menyampaikan bahwa, hal tersebut tidak benar. Dan tidak pernah dilakukan oleh pimpinan KPK," kata Firli.

Atas tuduhan-tuduhan itu, Firli membeberkan bahwa beberapa kali juga ada pihak-pihak yang mengatasnamakan pimpinan dengan menyalahgunakan foto yang menghubungi kepala daerah, menteri, hingga anggota DPR RI.

"Ya saya tidak tau siapa yang melakukan itu. Dengan meminta segala sesuatu. Pak Ali sudah pernah menyampaikan waktu itu," terang Firli.

Selain itu, Firli pun merespon terkait adanya tuduhan pemberian uang senilai satu miliar dolar yang dilakukan ketika dirinya sedang berolahraga bulu tangkis.

Firli menjelaskan, untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuhnya, dirinya selalu berolahraga bulu tangkis, setidaknya dilakukan dua kali dalam seminggu.

"Dan tempat itu adalah tempat terbuka. Jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya, atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah satu miliar dolar saya baca. Saya pastikan itu tidak ada. Bawa uang satu miliar dolar banyak loh. Kedua, siapa yang mau ngasih uang satu miliar dolar?" terang Firli.

Tak hanya itu, Firli memastikan, bahwa dirinya hanya kenal seorang menteri di Kabinet pemerintahan Joko Widodo, tidak kenal pejabat di bawah menteri.

"Saya di Kementerian Pertanian itu kenalnya hanya Menteri, di saat rapat terbatas maupun sidang kabinet paripurna. Bahkan ada waktu itu saya selalu bicara dengan para menteri sebelum sidang kabinet paripurna itu, itu diambil fotonya. Jadi saya kira, apalagi kalau pejabat-pejabat di bawah menteri saya tidak ada yang kenal," kata Firli.

Dengan demikian, Firli memastikan bahwa KPK tidak akan pernah berhenti untuk melakukan pemberantasan korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tetap menegak hormati hak asasi manusia.

"Dan tentu kita tetap menghormati hak asasi manusia," pungkas Firli.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya