Berita

Bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto/Ist

Politik

Ketimbang Berduet pada Pilpres 2024, Prabowo Disarankan Berduel dengan Ganjar

KAMIS, 05 OKTOBER 2023 | 19:30 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kompromi politik untuk menyatukan kubu Koalisi Indonesia Maju (KIM) dengan Koalisi PDI Perjuangan bukan hal yang disarankan untuk dilakoni bakal calon presiden (Bacapres) Prabowo Subianto. Karena hal itu justru berpotensi menjadi kekalahan ketiga kalinya pada Pilpres 2024.

Menurut Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif'an, tidak tepat jika Prabowo berusaha menggaet Ganjar Pranowo yang sudah diusung PDIP sebagai Bacapres. Sebab, dia sudah dua kali kalah Pilpres lantaran tidak menguasai ceruk suara di Jawa Timur.

"Dua kali Pilpres, 2014 dan 2019, Prabowo kalah di Jawa Timur. Dan menurut saya, sekarang Prabowo harus menentukan pilihan siapa Cawapres dari tokoh NU. Kalau enggak tokoh NU, paling tidak adalah tokoh yang punya irisan dengan NU," tutur Ali kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (5/10).


Ditambahkan Ali, Prabowo berpotensi kalah jika maju Pilpres 2024 bersama Ganjar. Karena, Anies Baswedan yang diusung sebagai Bacapres oleh Koalisi Perubahan telah menggaet Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, yang punya basis suara cukup kuat di kalangan NU Jawa Timur.

"Kalau Ganjar dan Prabowo berduet, itu kemungkinan kecil ya, karena kedua-duanya punya kesempatan, punya potensi yang sama bisa memenangkan pertarungan Pilpres," ujar kandidat doktoral Ilmu Politik Universitas Indonesia itu.

Maka dari itu, Ali memandang yang lebih realistis bagi Prabowo adalah bertarung habis-habisan melawan Ganjar, dan memilih tokoh NU sebagai Bacawapres.

"Karena secara statistik kan sebenarnya antara Prabowo dan Ganjar sama, tidak ada yang unggul dominan. Kalau untuk berduet itu kecil kemungkinannya. Tapi, berduel yang besar kemungkinan antara dua capres itu. Jadi berduel, bukan berduet," demikian Ali. 

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya