Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Kekurangan Dolar, Perusahaan Multinasional di Pakistan Sulit Repatriasi Laba

KAMIS, 05 OKTOBER 2023 | 18:29 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kekurangan dolar telah membuat perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di Pakistan kesulitan melakukan repatriasi laba.

Hal itu diungkap kamar dagang yang mewakili perusahaan multinasional yang berbasis di Karachi dalam sebuah pernyataan, seperti dimuat Bloomberg pada Kamis (5/10).

Disebutkan bahwa pendapatan sekitar 1-2 miliar dolar AS (Rp 15,6-31,2 triliun milik perusahaan besar seperti NestlĂ© SA, Unilever Plc, dan Philip Morris saat ini masih terjebak di  di bank-bank Pakistan selama hampir 18 bulan.  


Kepala penasihat di Vector Securities Pvt, Suleman Rafiq Maniya mengatakan bahwa tidak hanya kesulitan memindahkan uang, kekurangan dolar juga memukul keras banyak industri lokal, seperti maskapai-maskapai penerbangan menghadapi masalah arus kas.  

"Pakistan pernah menghadapi masalah ini di masa lalu tetapi tidak pernah sebesar ini," ungkap Maniya.

Menurut Bank Sentral Pakistan, repatriasi laba dan dividen turun sebanyak 88 persen menjadi AS (Rp 5,1 triliun) dalam tahun fiskal yang berakhir pada bulan Juni.

Perusahaan-perusahaan berusaha mengatasi kelangkaan dolar dengan mencari bank-bank yang memiliki akses ke mata uang tersebut atau mengalirkan uang kembali ke operasi mereka di Pakistan.

Bank sentral juga memberikan pilihan agar perusahan menginvestasikan keuntungan mereka dalam surat berharga pemerintah, sehingga uang tidak menganggur dan memberikan pengembalian yang mendekati rekor suku bunga sekitar 22 persen.

Dalam dua tahun terakhir, nilai rupee Pakistan juga telah anjlok 42 persen, yang berarti setiap perusahaan yang dipaksa untuk menyimpan keuntungan di negara ini merugi.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya