Berita

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto/Net

Politik

Soroti Kenaikan BBM Nonsubsidi, PKS Desak Pemerintah Lakukan Antisipasi

KAMIS, 05 OKTOBER 2023 | 09:11 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang dinaikkan oleh pemerintah.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, mendorong pemerintah untuk memperhatikan lonjakan permintaan BBM jenis Pertalite pasca kenaikan harga BBM nonsubsidi. Ia memperkirakan bahwa setelah kenaikan harga BBM nonsubsidi, akan ada masyarakat yang beralih menggunakan BBM dengan harga lebih terjangkau.

Oleh karena itu, Mulyanto menekankan pentingnya pemerintah untuk mempersiapkan antisipasi terhadap lonjakan permintaan ini, terutama dengan pertimbangan bahwa pengesahan revisi Perpres Pembatasan Penggunaan BBM Bersubsidi belum dilakukan.

“Itu sebabnya kita minta pemerintah segera mengantisipasi terjadinya migrasi ini, termasuk kemungkinan penambahan kuota BBM bersubsidi,” kata Mulyanto dalam keterangannya, Jumat (5/10).

Dalam pertemuan terakhir antara Komisi VII DPR RI dan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mulyanto melaporkan bahwa perkiraan penyerapan Pertalite hingga saat ini masih berada dalam batas kuota aman BBM bersubsidi tahun 2023.

Namun, Mulyanto menekankan pentingnya pemerintah untuk menyusun rencana cadangan guna mengantisipasi lonjakan permintaan BBM bersubsidi. Hal ini bertujuan agar ketika situasi tersebut terjadi, pemerintah tidak kebingungan tanpa solusi yang tepat.

Mulyanto juga menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan peningkatan kuota BBM bersubsidi demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Dalam kondisi seperti sekarang pemerintah harus bisa memberi solusi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan BBM murah. Bukan malah menghapus atau mengurangi kuota. Yang ada nanti masyarakat antre di SPBU-SPBU,” tegasnya.

Mulyanto menegaskan bahwa peningkatan kuota BBM bersubsidi adalah suatu opsi yang terbuka. Pemerintah dan DPR dapat menentukan kuota baru sesuai dengan perkembangan situasi terbaru. Hal ini akan memungkinkan untuk menentukan seberapa besar tambahan kuota yang diperlukan, dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan negara.

“Namun, Kita lihat saja perkembangannya tiga bulan ke depan. Kalau dugaan saya, kelebihan kuota Pertalite ini tidak akan terlalu besar,” demikian Mulyanto.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

KPK Terus Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar

Jumat, 28 Februari 2025 | 17:13

Bos Sritex Ungkap Permendag 8/2024 Bikin Industri Tekstil Mati

Senin, 03 Maret 2025 | 21:17

UPDATE

BRI Salurkan KUR Rp27,72 Triliun dalam 2 Bulan

Senin, 10 Maret 2025 | 11:38

Badai Alfred Mengamuk di Queensland, Ribuan Rumah Gelap Gulita

Senin, 10 Maret 2025 | 11:38

DPR Cek Kesiapan Anggaran PSU Pilkada 2025

Senin, 10 Maret 2025 | 11:36

Rupiah Loyo ke Rp16.300 Hari Ini

Senin, 10 Maret 2025 | 11:24

Elon Musk: AS Harus Keluar dari NATO Supaya Berhenti Biayai Keamanan Eropa

Senin, 10 Maret 2025 | 11:22

Presiden Prabowo Diharapkan Jamu 38 Bhikkhu Thudong

Senin, 10 Maret 2025 | 11:19

Harga Emas Antam Merangkak Naik, Cek Daftar Lengkapnya

Senin, 10 Maret 2025 | 11:16

Polisi Harus Usut Tuntas Korupsi Isi MinyaKita

Senin, 10 Maret 2025 | 11:08

Pasar Minyak Masih Terdampak Kebijakan Tarif AS, Harga Turun di Senin Pagi

Senin, 10 Maret 2025 | 11:06

Lebaran di Jakarta Tetap Seru Meski Ditinggal Pemudik

Senin, 10 Maret 2025 | 10:50

Selengkapnya