Berita

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

PDIP Ogah Tanggapi Isu Demokrat Ditawari Jokowi Kursi Menteri

RABU, 04 OKTOBER 2023 | 19:04 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

PDI Perjuangan tidak mau menanggapi soal perkembangan isu Partai Demokrat ditawari menteri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Isu tawaran itu berlangsung dalam pertemuan empat mata antara Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, dua hari lalu.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menuturkan urusan perombakan kabinet maupun tawaran yang diberikan presiden kepada tokoh tertentu untuk kursi menteri bukan wewenang PDIP.


"Ya kami tidak menanggapi hal-hal, terkait dengan reshuffle. Karena itu adalah kewenangan sepenuhnya dari Presiden Jokowi," kata Hasto di Gedung HighEnd, Jakarta Pusat, Rabu (4/10).

Hasto mengatakan, Jokowi pasti akan melakukan komunikasi kepada elite partai koalisi pemerintah sebelum melakukan reshuffle kabinet.

"Namun, sebelum reshuffle dilakukan, akan dilakukan komunikasi politik, dengan para ketua umum partai, yang mengusung beliau khususnya PDI Perjuangan," jelasnya.

Pihaknya menyebut PDIP telah mengusulkan kepada Jokowi ihwal kedaulatan pangan dan akan dilaksanakan oleh calon presiden Ganjar Pranowo sebagai misi dalam Pilpres 2024.

"Apalagi PDIP baru saja mengusul suatu tema yang sangat penting terkait kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat," tegasnya.

"Dan Presiden Jokowi juga menegaskan dalam bisik-bisiknya kepada Pak Ganjar Pranowo, bergerak cepat sehingga begitu dilantik akan menjalankan kebijakan kedaulatan pangan itu," tandas Hasto.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya