Berita

Ilustrasi Foto/Net

Politik

Kelangkaan Pangan, Rezim Jangan Jadikan El Nino Kambing Hitam

RABU, 04 OKTOBER 2023 | 14:55 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kelangkaan pangan bakal menghantui Indonesia dan negara-negara lain di dunia. Kebijakan terkait ketahanan pangan nasional pun menjadi sorotan.

 Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menilai kebijakan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dalam mengatasi kelangkaan pangan sangat amburadul.

“Penjatahan pangan tidak pernah terjadi lagi sejak 1960-an. Baru kali ini terjadi lagi di era Rezim Jokowi: Indonesia mundur 60 tahun, lebih buruk dari negara berkembang lainnya seperti Vietnam atau India, tidak ada pembatasan pembelian pangan,” kata Anthony dalam akun media X miliknya @AnthonyBudiawan, Rabu (4/10).


Terlebih, saat ini pemerintah menyalahkan fenomena El Nino yang sejatinya merupakan peristiwa alam yang tak dapat dihindari.

“El Niño sudah diperkirakan sejak lama, tapi pemerintah gagal antisipasi. El Niño akan jadi kambing hitam?” tegasnya melanjutkan.

Dengan begitu, dia juga mengungkapkan kekonyolan kebijakan pemerintah yang menghendaki substitusi pangan akibat kelangkaan beras.

“Saran pemerintah juga konyol, bukannya mengatasi masalahnya, yaitu kelangkaan beras yang kemudian memicu harga naik, tapi ini malah minta warga substitusi makanan. Artinya, pemerintah gagal mengatasi masalah beras: sebaiknya ganti saja dengan yang lebih mampu! Bukankah begitu?” tegasnya lagi.

Sebelumnya, ekonom senior Rizal Ramli juga sudah mengingatkan bahaya kelangkaan beras sejak 6 bulan lalu.  Sementara amburadulnya kebijakan pangan nasional membuat rakyat menjadi susah.

“RR sudah ingatkan sejak 6 bulan yll. Pemerintah hamba oligarki ini memang payah. Ngurus minyak goreng payah, sekarang ngurus beras amburadul, bikin rakyat susah doang!!,” ujarnya melalui akun media X, @RamliRizal di Jakarta, Selasa (3/10).

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Aplikasi Digital Berbasis White Label Dukung Operasional KDKMP

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:59

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:43

DPD Dorong Kemenko Polkam Lahirkan Peta Jalan Keamanan Papua

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:28

Mengoptimalkan Potensi Blue Ocean Economy

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:53

Wagub Lampung Minta Gapembi Kawal Pemenuhan Standar MBG

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:35

Analis Geopolitik: Tiongkok Berpotensi sebagai Global Stabilizer

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:23

Prabowo dan Tumpukan Uang

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:58

ANTAM Tetap Fokus Jaga Fundamental Bisnis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:46

Sukseskan Program Nuklir, PKS Dorong Pembentukan Kembali BATAN

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:23

Paradigma Baru Biaya Logistik

Kamis, 14 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya