Berita

Ilustrasi Foto/Net

Politik

Kelangkaan Pangan, Rezim Jangan Jadikan El Nino Kambing Hitam

RABU, 04 OKTOBER 2023 | 14:55 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kelangkaan pangan bakal menghantui Indonesia dan negara-negara lain di dunia. Kebijakan terkait ketahanan pangan nasional pun menjadi sorotan.

 Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menilai kebijakan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dalam mengatasi kelangkaan pangan sangat amburadul.

“Penjatahan pangan tidak pernah terjadi lagi sejak 1960-an. Baru kali ini terjadi lagi di era Rezim Jokowi: Indonesia mundur 60 tahun, lebih buruk dari negara berkembang lainnya seperti Vietnam atau India, tidak ada pembatasan pembelian pangan,” kata Anthony dalam akun media X miliknya @AnthonyBudiawan, Rabu (4/10).


Terlebih, saat ini pemerintah menyalahkan fenomena El Nino yang sejatinya merupakan peristiwa alam yang tak dapat dihindari.

“El Niño sudah diperkirakan sejak lama, tapi pemerintah gagal antisipasi. El Niño akan jadi kambing hitam?” tegasnya melanjutkan.

Dengan begitu, dia juga mengungkapkan kekonyolan kebijakan pemerintah yang menghendaki substitusi pangan akibat kelangkaan beras.

“Saran pemerintah juga konyol, bukannya mengatasi masalahnya, yaitu kelangkaan beras yang kemudian memicu harga naik, tapi ini malah minta warga substitusi makanan. Artinya, pemerintah gagal mengatasi masalah beras: sebaiknya ganti saja dengan yang lebih mampu! Bukankah begitu?” tegasnya lagi.

Sebelumnya, ekonom senior Rizal Ramli juga sudah mengingatkan bahaya kelangkaan beras sejak 6 bulan lalu.  Sementara amburadulnya kebijakan pangan nasional membuat rakyat menjadi susah.

“RR sudah ingatkan sejak 6 bulan yll. Pemerintah hamba oligarki ini memang payah. Ngurus minyak goreng payah, sekarang ngurus beras amburadul, bikin rakyat susah doang!!,” ujarnya melalui akun media X, @RamliRizal di Jakarta, Selasa (3/10).

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Ambang Batas Parlemen Moderat Cukup 2,5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 20:04

Eks Kepala PPATK: Demutualisasi BEI Kebutuhan Mendesak, Faktor Pertemanan Permudah Penyimpangan

Senin, 02 Februari 2026 | 19:50

Ribuan Warga Kawanua Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan Nuansa Budaya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Catat! Ini 9 Sasaran Operasi Keselamatan Jaya 2026 dan Besaran Dendanya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Prabowo Terima Dirut Garuda dan Petinggi Embraer di Istana, Bahas Apa?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:41

Menkeu Purbaya Singgung Saham Gorengan Saat IHSG Anjlok, Apa Itu?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:29

Alur Setoran Kades dan Camat ke Sudewo Ditelisik KPK

Senin, 02 Februari 2026 | 19:23

Horor Sejarah Era Jim Crow

Senin, 02 Februari 2026 | 19:14

10 Surat Tanah yang Tidak Berlaku Lagi mulai Februari 2026

Senin, 02 Februari 2026 | 19:12

5 Takjil Khas Daerah Indonesia Paling Legendaris

Senin, 02 Februari 2026 | 18:53

Selengkapnya