Kelangkaan pangan bakal menghantui Indonesia dan negara-negara lain di dunia. Kebijakan terkait ketahanan pangan nasional pun menjadi sorotan.
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menilai kebijakan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dalam mengatasi kelangkaan pangan sangat amburadul.
“Penjatahan pangan tidak pernah terjadi lagi sejak 1960-an. Baru kali ini terjadi lagi di era Rezim Jokowi: Indonesia mundur 60 tahun, lebih buruk dari negara berkembang lainnya seperti Vietnam atau India, tidak ada pembatasan pembelian pangan,” kata Anthony dalam akun media X miliknya
@AnthonyBudiawan, Rabu (4/10).
Terlebih, saat ini pemerintah menyalahkan fenomena El Nino yang sejatinya merupakan peristiwa alam yang tak dapat dihindari.
“El Niño sudah diperkirakan sejak lama, tapi pemerintah gagal antisipasi. El Niño akan jadi kambing hitam?” tegasnya melanjutkan.
Dengan begitu, dia juga mengungkapkan kekonyolan kebijakan pemerintah yang menghendaki substitusi pangan akibat kelangkaan beras.
“Saran pemerintah juga konyol, bukannya mengatasi masalahnya, yaitu kelangkaan beras yang kemudian memicu harga naik, tapi ini malah minta warga substitusi makanan. Artinya, pemerintah gagal mengatasi masalah beras: sebaiknya ganti saja dengan yang lebih mampu! Bukankah begitu?” tegasnya lagi.
Sebelumnya, ekonom senior Rizal Ramli juga sudah mengingatkan bahaya kelangkaan beras sejak 6 bulan lalu. Sementara amburadulnya kebijakan pangan nasional membuat rakyat menjadi susah.
“RR sudah ingatkan sejak 6 bulan yll. Pemerintah hamba oligarki ini memang payah. Ngurus minyak goreng payah, sekarang ngurus beras amburadul, bikin rakyat susah doang!!,” ujarnya melalui akun media X,
@RamliRizal di Jakarta, Selasa (3/10).
