Berita

Ilustrasi Foto/Net

Politik

Kelangkaan Pangan, Rezim Jangan Jadikan El Nino Kambing Hitam

RABU, 04 OKTOBER 2023 | 14:55 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kelangkaan pangan bakal menghantui Indonesia dan negara-negara lain di dunia. Kebijakan terkait ketahanan pangan nasional pun menjadi sorotan.

 Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menilai kebijakan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dalam mengatasi kelangkaan pangan sangat amburadul.

“Penjatahan pangan tidak pernah terjadi lagi sejak 1960-an. Baru kali ini terjadi lagi di era Rezim Jokowi: Indonesia mundur 60 tahun, lebih buruk dari negara berkembang lainnya seperti Vietnam atau India, tidak ada pembatasan pembelian pangan,” kata Anthony dalam akun media X miliknya @AnthonyBudiawan, Rabu (4/10).


Terlebih, saat ini pemerintah menyalahkan fenomena El Nino yang sejatinya merupakan peristiwa alam yang tak dapat dihindari.

“El Niño sudah diperkirakan sejak lama, tapi pemerintah gagal antisipasi. El Niño akan jadi kambing hitam?” tegasnya melanjutkan.

Dengan begitu, dia juga mengungkapkan kekonyolan kebijakan pemerintah yang menghendaki substitusi pangan akibat kelangkaan beras.

“Saran pemerintah juga konyol, bukannya mengatasi masalahnya, yaitu kelangkaan beras yang kemudian memicu harga naik, tapi ini malah minta warga substitusi makanan. Artinya, pemerintah gagal mengatasi masalah beras: sebaiknya ganti saja dengan yang lebih mampu! Bukankah begitu?” tegasnya lagi.

Sebelumnya, ekonom senior Rizal Ramli juga sudah mengingatkan bahaya kelangkaan beras sejak 6 bulan lalu.  Sementara amburadulnya kebijakan pangan nasional membuat rakyat menjadi susah.

“RR sudah ingatkan sejak 6 bulan yll. Pemerintah hamba oligarki ini memang payah. Ngurus minyak goreng payah, sekarang ngurus beras amburadul, bikin rakyat susah doang!!,” ujarnya melalui akun media X, @RamliRizal di Jakarta, Selasa (3/10).

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya