Berita

Ilustrasi Foto/Net

Politik

Kelangkaan Pangan, Rezim Jangan Jadikan El Nino Kambing Hitam

RABU, 04 OKTOBER 2023 | 14:55 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kelangkaan pangan bakal menghantui Indonesia dan negara-negara lain di dunia. Kebijakan terkait ketahanan pangan nasional pun menjadi sorotan.

 Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menilai kebijakan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dalam mengatasi kelangkaan pangan sangat amburadul.

“Penjatahan pangan tidak pernah terjadi lagi sejak 1960-an. Baru kali ini terjadi lagi di era Rezim Jokowi: Indonesia mundur 60 tahun, lebih buruk dari negara berkembang lainnya seperti Vietnam atau India, tidak ada pembatasan pembelian pangan,” kata Anthony dalam akun media X miliknya @AnthonyBudiawan, Rabu (4/10).


Terlebih, saat ini pemerintah menyalahkan fenomena El Nino yang sejatinya merupakan peristiwa alam yang tak dapat dihindari.

“El Niño sudah diperkirakan sejak lama, tapi pemerintah gagal antisipasi. El Niño akan jadi kambing hitam?” tegasnya melanjutkan.

Dengan begitu, dia juga mengungkapkan kekonyolan kebijakan pemerintah yang menghendaki substitusi pangan akibat kelangkaan beras.

“Saran pemerintah juga konyol, bukannya mengatasi masalahnya, yaitu kelangkaan beras yang kemudian memicu harga naik, tapi ini malah minta warga substitusi makanan. Artinya, pemerintah gagal mengatasi masalah beras: sebaiknya ganti saja dengan yang lebih mampu! Bukankah begitu?” tegasnya lagi.

Sebelumnya, ekonom senior Rizal Ramli juga sudah mengingatkan bahaya kelangkaan beras sejak 6 bulan lalu.  Sementara amburadulnya kebijakan pangan nasional membuat rakyat menjadi susah.

“RR sudah ingatkan sejak 6 bulan yll. Pemerintah hamba oligarki ini memang payah. Ngurus minyak goreng payah, sekarang ngurus beras amburadul, bikin rakyat susah doang!!,” ujarnya melalui akun media X, @RamliRizal di Jakarta, Selasa (3/10).

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya