Berita

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim/Net

Dunia

Stok Beras Minim, PM Malaysia Ancam Bawa Penimbun ke Meja Hijau

SELASA, 03 OKTOBER 2023 | 16:35 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengancam akan mengambil tindakan hukum bagi siapa pun yang kedapatan menimbun beras di tengah minimnya pasokan dan kenaikan harga.

Malaysia merupakan salah satu negara yang sangat merasakan dampak pembatasan ekspor beras yang diberlakukan oleh India lantaran sekitar 38 persen kebutuhannya merupakan hasil impor.

Akibatnya, stok beras di pasaran menjadi sulit dan memicu panic buying yang mengakibatkan harga melambung tinggi. Situasi ini kemudian diperparah dengan laporan adanya penimbunan beras untuk mengambil keuntungan.  


“Kalau ada yang berani mengambil keuntungan saat masyarakat kesulitan mencari beras, kamu menimbun, kami akan temukan kamu, tuntut kamu, dan bawa kamu ke pengadilan,” tegas Anwar ketika rapat pada Senin malam (2/10), seperti dikutip Channel News Asia.

Demi mengatasi hal ini, Anwar menyebut Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan telah diinstruksikan untuk meningkatkan penegakan hukum dan pemantauan.

Harga beras putih impor di Malaysia telah meningkat lebih dari 30 persen dalam sebulan terakhir, mendorong peningkatan permintaan beras lokal, yang harganya dibatasi oleh pemerintah.

Pada awal pekan ini, Malaysia mengumumkan langkah-langkah untuk menurunkan harga beras, termasuk subsidi sebesar 950 ringgit per ton untuk beras putih impor di negara bagian Sabah dan Sarawak mulai 5 Oktober nanti.

Semua kontrak pemerintah untuk pengadaan beras juga akan melibatkan pembelian beras putih impor dan bukan beras lokal, sebagai cara untuk memastikan pasokan beras lokal yang cukup di pasar.

Anwar mengatakan hampir 400 juta ringgit subsidi akan disalurkan ke fasilitas pemerintah, seperti kamp militer, polisi dan asrama sekolah, untuk membeli beras impor, yang memungkinkan pasokan beras lokal meningkat sekitar 5 persen.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya