Berita

Anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi Golkar, Nusron Wahid/Repro

Politik

Penyerobotan Tanah Warga Rempang, Nusron Wahid: Apa Bedanya BP Batam dengan VOC?

SELASA, 03 OKTOBER 2023 | 16:05 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Penggusuran paksa warga Pulau Rempang, Kepulauan Riau (Kepri), mendapat perhatian khusus Komisi VI DPR RI. Badan Pengusahaan (BP) Batam pun disamakan dengan VOC di Zaman penjajahan Belanda.

Anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi Golkar, Nusron Wahid, mempertanyakan sikap pemerintah dan BP Batam terkait megaproyek Rempang Eco City yang menghendaki penggusuran paksa warga Pulau Rempang yang sudah hidup di sana berabad-abad lamanya.

“Informasi yang saya dapat, dan saya kesana, bangunan mereka itu ada yang didirikan pada 1930, bahkan ada makam tahun 1800-an, terus dimana logika dan nilai kemanusiaannya?” tegas Nusron, saat rapat kerja Komisi VI dengan Menteri Investasi dan BP Batam, Selasa (3/10).

Dia juga menyorot penggusuran paksa dengan alasan Keppres Nomor 28/1992 tentang Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam dan Penetapannya Sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat (Bonded Zone). Padahal warga sudah menduduki wilayah itu jauh sebelum Indonesia merdeka.

“Ini masuk kategori penyerobotan hak-hak tanah yang dilakukan negara terhadap rakyat. Kecuali kalau itu hutan atau tanah kosong. Ini manusia, mereka sudah tinggal di situ sebelum ada Keppres 1992, bahkan sebelum ada Pemko, mereka sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Bahkan mereka rela menyerahkan kedaulatan ini untuk Indonesia Pak,” tandasnya lagi.

Jika pemerintah menggunakan cara-cara penyerobotan tanah secara paksa terhadap warga yang sudah menghuni pulau tersebut selama berabad-abad, tambah Nusron, tak ubahnya seperti Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada zaman kolonial Belanda.

“Harus dipilah-pilah, mana wilayah yang sudah ditempati sebelumnya, mana yang belum. Tidak serta merta dianggap sebagai wilayah bagian dari otorita Batam. Kalau cara berpikir seperti itu, mohon maaf, apa bedanya BP Batam dengan VOC? Tanpa memperdulikan hak-hak warga negara di situ,” tegas politisi Golkar itu.

“Atau jangan-jangan BP Batam masih menganggap mereka inlander? Yang nggak punya hak, yang sama dengan warga negara yang lain?” Nusron balik bertanya.

Populer

KPK Tetapkan Novel Tersangka Tilap Uang Perjalanan Dinas Rp550 Juta

Minggu, 25 Februari 2024 | 16:53

Mengintip 106 Caleg yang Berpeluang Tembus Kebon Sirih Versi Sirekap

Jumat, 23 Februari 2024 | 18:05

Kasus Tilap Uang Perjalanan Dinas Rp550 Juta Naik ke Tahap Penyidikan

Sabtu, 24 Februari 2024 | 00:19

9 Caleg DPRD DKI Ini Berpeluang Lolos dari Dapil Jakarta 2

Selasa, 27 Februari 2024 | 14:06

Kepala BPPD Pemkab Sidoarjo Ari Suryono Resmi Pakai Rompi Oranye Tahanan KPK

Jumat, 23 Februari 2024 | 17:27

Ini 2 Kasus Dugaan Korupsi Bank Jateng yang akan Dilaporkan IPW ke KPK

Rabu, 28 Februari 2024 | 11:23

KPK: Pengusutan Dugaan Keterlibatan Pius Lustrilanang Masih Berjalan

Selasa, 27 Februari 2024 | 23:55

UPDATE

MUI Berharap PPP Terus Berkiprah di Parlemen

Senin, 04 Maret 2024 | 07:48

Bila PSI Tembus 4 Persen, Pengamat: KPU dan Lembaga Survei Wajib Mengaudit

Senin, 04 Maret 2024 | 07:32

Rekapitulasi Tuntas, 20 Wajah Baru OTW Gedung DPRD Purwakarta

Senin, 04 Maret 2024 | 07:20

Jokowi Harus Bisa Antisipasi Kenaikan Harga Bapok Jelang Ramadan

Senin, 04 Maret 2024 | 06:53

Sabet 3 Kursi, PDIP Terkuat di Dapil DKI Jakarta 10

Senin, 04 Maret 2024 | 06:32

Indonesia Sentul Series of Motorsport

Senin, 04 Maret 2024 | 06:00

5 Caleg Petahana Dapil DKI Jakarta 6 Terancam Gagal Lolos

Senin, 04 Maret 2024 | 05:38

Andi Zabidi Duduki Kursi DPRD Jabar Hitungan Bulan

Senin, 04 Maret 2024 | 05:20

Dua Artis Asal Dapil DKI Jakarta 7 Masuk DPRD DKI

Senin, 04 Maret 2024 | 04:38

Prabowo Menang di Bandar Lampung, Anies Kedua dan Ganjar Ketiga

Senin, 04 Maret 2024 | 04:20

Selengkapnya