Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Banyak yang Mengabaikan Peraturan Perdagangan, WTO Dikepung Masalah

SELASA, 03 OKTOBER 2023 | 15:12 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Ada banyak permasalahan di dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dikutip dari Reuters, Selasa (3/10), para anggota mengeluhkan masalah perdagangan semakin menumpuk dan belum juga diselesaikan.  

Kondisi ini sendiri telah diungkapkan oleh WTO. Dalam sebuah pernyataan organisasi ini memperingatkan tentang "polikrisis" -  krisis yang terjadi di berbagai sistem global sehingga menghasilkan kerugian yang lebih besar -  yang ditimbulkan oleh pandemi, perang di Ukraina dan inflasi, di mana faktor-faktir itu ikut melemahkan kepercayaan terhadap globalisasi.

"Dampaknya adalah semakin besarnya pengabaian terhadap peraturan perdagangan global di kalangan anggota WTO," kata organisasi itu.


Sejak akhir tahun 2019 -setelah AS memblokir penunjukan hakim baru di Badan Banding WTO karena adanya keluhan mengenai pelanggaran hukum- sekitar 29 kasus dibiarkan terbengkalai, sehingga memberikan pukulan berat terhadap sistem penyelesaian sengketa.

Mantan wakil direktur jenderal Alan Wolff pada konferensi WTO bulan lalu mendesak negara-negara untuk menunda pengajuan banding baru mulai tahun 2024, ketika anggota WTO telah berjanji untuk mengatasi masalah ini.

“Tidak ada lagi penipuan, tidak ada lagi berpura-pura mengajukan banding,” katanya.  

Pembatasan impor telah berkurang sejak tahun 2018, ketika Presiden AS saat itu Donald Trump mengenakan tarif terhadap barang-barang dari Tiongkok dan negara lain, namun pembatasan ekspor telah mampu mengimbangi penurunan tarif tersebut.

Pembatasan tersebut rata-rata terjadi 21 per tahun antara tahun 2016 dan 2019, namun meningkat menjadi 139 pada tahun lalu.

Hal ini telah memicu peningkatan jumlah “kekhawatiran” yang muncul di WTO.

Sebanyak 164 anggota sepakat bahwa WTO, dengan 620 stafnya yang bertempat di gedung art-deco di tepi Danau Jenewa, memerlukan reformasi, meskipun memerlukan konsensus penuh untuk melakukan perubahan.

Reformasi akan menjadi topik utama pada konferensi tingkat menteri WTO ke-13 (MC13) pada bulan Februari mendatang.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Trump Ancam Kenakan Tarif 25 Persen ke Delapan Negara Eropa

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:48

Arsitektur Hukum Pilkada Sudah Semakin Terlembaga

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:40

Serpihan Badan Pesawat ATR 42-500 Berhasil Ditemukan

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:08

Rekonstruksi Kontrol Yudisial atas Diskresi Penegak Hukum

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:00

KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi Imbas Genangan di Kampung Bandan

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:51

Seluruh Sumber Daya Harus Dikerahkan Cari Pesawat ATR yang Hilang Kontak

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:45

Tujuh Kali Menang Pilpres, Museveni Lanjutkan Dominasi Kekuasaan di Uganda

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:20

Belasan RT dan Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:13

Ongkos Pilkada Langsung Tak Sebesar MBG

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:50

Delik Hukum Pandji Tak Perlu Dicari-cari

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:45

Selengkapnya