Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Banyak yang Mengabaikan Peraturan Perdagangan, WTO Dikepung Masalah

SELASA, 03 OKTOBER 2023 | 15:12 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Ada banyak permasalahan di dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dikutip dari Reuters, Selasa (3/10), para anggota mengeluhkan masalah perdagangan semakin menumpuk dan belum juga diselesaikan.  

Kondisi ini sendiri telah diungkapkan oleh WTO. Dalam sebuah pernyataan organisasi ini memperingatkan tentang "polikrisis" -  krisis yang terjadi di berbagai sistem global sehingga menghasilkan kerugian yang lebih besar -  yang ditimbulkan oleh pandemi, perang di Ukraina dan inflasi, di mana faktor-faktir itu ikut melemahkan kepercayaan terhadap globalisasi.

"Dampaknya adalah semakin besarnya pengabaian terhadap peraturan perdagangan global di kalangan anggota WTO," kata organisasi itu.


Sejak akhir tahun 2019 -setelah AS memblokir penunjukan hakim baru di Badan Banding WTO karena adanya keluhan mengenai pelanggaran hukum- sekitar 29 kasus dibiarkan terbengkalai, sehingga memberikan pukulan berat terhadap sistem penyelesaian sengketa.

Mantan wakil direktur jenderal Alan Wolff pada konferensi WTO bulan lalu mendesak negara-negara untuk menunda pengajuan banding baru mulai tahun 2024, ketika anggota WTO telah berjanji untuk mengatasi masalah ini.

“Tidak ada lagi penipuan, tidak ada lagi berpura-pura mengajukan banding,” katanya.  

Pembatasan impor telah berkurang sejak tahun 2018, ketika Presiden AS saat itu Donald Trump mengenakan tarif terhadap barang-barang dari Tiongkok dan negara lain, namun pembatasan ekspor telah mampu mengimbangi penurunan tarif tersebut.

Pembatasan tersebut rata-rata terjadi 21 per tahun antara tahun 2016 dan 2019, namun meningkat menjadi 139 pada tahun lalu.

Hal ini telah memicu peningkatan jumlah “kekhawatiran” yang muncul di WTO.

Sebanyak 164 anggota sepakat bahwa WTO, dengan 620 stafnya yang bertempat di gedung art-deco di tepi Danau Jenewa, memerlukan reformasi, meskipun memerlukan konsensus penuh untuk melakukan perubahan.

Reformasi akan menjadi topik utama pada konferensi tingkat menteri WTO ke-13 (MC13) pada bulan Februari mendatang.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya