Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Banyak yang Mengabaikan Peraturan Perdagangan, WTO Dikepung Masalah

SELASA, 03 OKTOBER 2023 | 15:12 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Ada banyak permasalahan di dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dikutip dari Reuters, Selasa (3/10), para anggota mengeluhkan masalah perdagangan semakin menumpuk dan belum juga diselesaikan.  

Kondisi ini sendiri telah diungkapkan oleh WTO. Dalam sebuah pernyataan organisasi ini memperingatkan tentang "polikrisis" -  krisis yang terjadi di berbagai sistem global sehingga menghasilkan kerugian yang lebih besar -  yang ditimbulkan oleh pandemi, perang di Ukraina dan inflasi, di mana faktor-faktir itu ikut melemahkan kepercayaan terhadap globalisasi.

"Dampaknya adalah semakin besarnya pengabaian terhadap peraturan perdagangan global di kalangan anggota WTO," kata organisasi itu.


Sejak akhir tahun 2019 -setelah AS memblokir penunjukan hakim baru di Badan Banding WTO karena adanya keluhan mengenai pelanggaran hukum- sekitar 29 kasus dibiarkan terbengkalai, sehingga memberikan pukulan berat terhadap sistem penyelesaian sengketa.

Mantan wakil direktur jenderal Alan Wolff pada konferensi WTO bulan lalu mendesak negara-negara untuk menunda pengajuan banding baru mulai tahun 2024, ketika anggota WTO telah berjanji untuk mengatasi masalah ini.

“Tidak ada lagi penipuan, tidak ada lagi berpura-pura mengajukan banding,” katanya.  

Pembatasan impor telah berkurang sejak tahun 2018, ketika Presiden AS saat itu Donald Trump mengenakan tarif terhadap barang-barang dari Tiongkok dan negara lain, namun pembatasan ekspor telah mampu mengimbangi penurunan tarif tersebut.

Pembatasan tersebut rata-rata terjadi 21 per tahun antara tahun 2016 dan 2019, namun meningkat menjadi 139 pada tahun lalu.

Hal ini telah memicu peningkatan jumlah “kekhawatiran” yang muncul di WTO.

Sebanyak 164 anggota sepakat bahwa WTO, dengan 620 stafnya yang bertempat di gedung art-deco di tepi Danau Jenewa, memerlukan reformasi, meskipun memerlukan konsensus penuh untuk melakukan perubahan.

Reformasi akan menjadi topik utama pada konferensi tingkat menteri WTO ke-13 (MC13) pada bulan Februari mendatang.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kemitraan PLN Perkuat KDKMP jadi Penggerak Ekonomi Desa

Jumat, 16 Oktober 2026 | 06:16

Pemerintah Serap Masukan Akademisi hingga Peneliti untuk Perkuat Ekonomi Biru

Jumat, 16 Oktober 2026 | 05:53

Tak Hanya Tunjuk Kepala Baru, Pemerintah Diminta Serius Benahi BNPB

Jumat, 16 Oktober 2026 | 05:23

BUK dan Bukti Kegagalan SKK Migas

Jumat, 16 Oktober 2026 | 04:59

Korupsi Dana Bencana Bentuk Pengkhianatan terhadap Amanah Kemanusiaan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 04:29

Wajah Muda Kemiskinan yang Berubah

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:58

Maruli Berjabat Tangan dengan Gibran

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:29

Lokasi Ledakan di Pasar Cimanggis-Ciputat Bukan SPPG

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:00

Selain Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala Perwakilan BPK Jateng Ahmad Luthfi

Jumat, 16 Oktober 2026 | 02:45

Perpaduan Kekuatan Laut dan Udara Warnai Demo Pendaratan Amfibi di Pantai Banongan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 02:08

Selengkapnya