Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani/RMOL
DPP Partai Gerindra belum mendapatkan informasi mengenai poin pembahasan dalam pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresiden Bogor, Jawa Barat, pada Senin kemarin (2/10).
Pasalnya, pertemuan SBY-Jokowi disebut-sebut berkaitan dengan isu reshuffle kabinet Indonesia Maju yang belakangan menguat.
“Saya belum dengar, saya belum mendapatkan informasi tentang hal itu (reshuffle kabinet),” kata Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10).
“Saya tahu ada pertemuan antara Pak SBY dengan Pak Jokowi di Istana Bogor. Tapi saya sama sekali tidak tahu sampai sekarang, bocorannya belum tahu, bisikannya belum ngerti, apa yang dibicarakan,” imbuhnya.
Menurut Muzani, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
Dia menjelaskan, dalam sistem pemerintahan presidensial seperti di Indonesia, presiden berhak melakukan evaluasi terhadap pembantu-pembantunya atau dengan kata lain, melakukan reshuffle kabinet.
“Sehingga kalau Presiden perlu melakukan itu ya tentu menjadi kewenangan presiden,” jelas Muzani.
Saat disinggung apabila Partai Demokrat menerima tawaran kursi menteri dan masuk dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi di Kabinet Indonesia Maju, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Gerindra ini enggan berspekulasi mengenai hal tersebut.
“Sekali lagi itu kewenangan sepenuhnya Presiden untuk mengangkat siapa pembantunya dari partai apa dan seterusnya,” tandas Muzani.
