Soal Konflik Rempang, Bahlil Akui Pemerintah Lakukan Kekeliruan

Konflik yang terjadi antara masyarakat Pulau Rempang dengan aparat penegak hukum, diakui Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, sebagai akibat dari kekeliruan pemerintah.

Kepada Komisi VI DPR RI, Bahlil menyadari pemerintah tidak melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat setempat. Sehingga muncul konflik dan bentrokan antara warga dengan aparat.

"Kami akui bahwa memang dalam proses komunikasi awal terjadi miskomunikasi, jujurlah kita. Kita harus berani berjiwa besar untuk mengatakan kalau itu ada kekeliruan, namun kekeliruan itu bukan tanpa alasan,” jelas Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI yang membahas investasi Rempang, di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (2/10).

Menurut Bahlil, masalah mulai muncul ketika ada pengukuran dan pematokan lahan yang dilakukan tim dari pemerintah. Melihat hal itu, warga mengira akan langsung direlokasi hingga terpantik emosinya. Padahal rencana relokasi itu belum akan segera dilaksanakan.

Lanjut Bahlil, lantas muncul sekelompok orang yang menghalangi kerja tim dan menutup jalan dengan pohon sehingga mengganggu aktivitas warga setempat serta arus lalu lintas.

"Ceritanya ini cikal bakalnya, kemudian karena sudah beberapa hari jalan ini ditutup aparat membuka. Jadi masalahnya di situ, awalnya itu, ditambah lagi dengan informasi-informasi yang beredar 'lahirlah' itu gas air mata,” demikian Bahlil.