Berita

Presiden Joko Widodo/Repro

Politik

Secara Tersirat, Megawati Tolak Usulan Guntur Soal Jokowi Jadi Ketum PDIP

SENIN, 02 OKTOBER 2023 | 12:40 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyinggung soal kaderisasi internal partai, menyiratkan penolakannya terhadap usulan Guntur Soekarnoputra yang menginginkan Joko Widodo (Jokowi) menjadi ketua umum..

"Statement Megawati itu juga bisa jadi dialamatkan kepada Jokowi yang beberapa hari lalu namanya diusulkan oleh Guntur Soekarnoputra sebagai ketua umum PDIP selanjutnya, menggantikan Megawati," kata dosen ilmu politik dan international studies Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam lewat keterangan tertulisnya, Senin (2/10).

"Jika benar, maka statement Megawati ini bisa dimaknai sebagai penolakan terhadap usulan Guntur tersebut," imbuhnya.


Pasalnya, Khoirul Umam melihat sejak awal Megawati telah mewanti-wanti para kadernya, termasuk Capres Ganjar Pranowo, untuk tidak ikut campur dalam suksesi kepemimpinan PDIP.

Hal itu  konon, termaktub dalam dokumen perjanjian yang ditandatangani Ganjar saat menerima mandat sebagai Capres dari PDIP.

"Selain itu usulan Guntur juga dipandang agak bias kepentingan dan subjektivitas politik pribadinya yang terkesan ingin membersihkan PDIP dari trah keluarga Megawati," ungkapnya.

Sehingga, lanjut Khoirul Umam, wajar jika sejak awal Guntur merupakan anggota keluarga besar Soekarno yang berani menolak secara mentah-mentah rencana pencapresan atau pencawapresan Puan Maharani.

Karena itu, dalam konteks suksesi kepemimpinan PDIP,  Megawati benar-benar menekankan pentingnya proses kaderisasi berjenjang di PDIP, sehingga dalam berbagai kesempatan Megawati dan PDIP menyebut Jokowi sebagai  petugas partai.

"Jika Jokowi justru terpancing mengikuti masukan Guntur, maka ia bisa dituduh ‘dikasih hati malah minta jantung’," demikian Khoirul Umam.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya