Berita

Wakil Ketua LPSK, Maneger Nasution/Ist

Politik

LPSK Wanti-wanti Kasus Rempang Jangan Terulang di Nagari Air Bengis

MINGGU, 01 OKTOBER 2023 | 12:57 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berkomitmen memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan pendamping dalam konflik agraria di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) agar peristiwa seperti di Pulau Rempang tidak terjadi lagi.

Wakil Ketua LPSK, Maneger Nasution mengatakan, pihaknya telah menerima audiensi dari Eksekutif WALHI, Nasional, Eksekutif WALHI Sumbar, LBH Padang, dan Perwakilan masyarakat Air Bangis Pasaman Barat Sumbar pada Senin (25/9).

Dalam audiensi itu kata Nasution, disampaikan laporan dan permohonan perlindungan terhadap masyarakat dan pembela HAM sehubungan konflik agraria yang terjadi di Nagari Air Bangis, menyangkut rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk PT Abaco Pasifik Indonesia pada lahan seluas 30.162 hektare.

Selain itu, juga terkait tumpang tindih kawasan hutan dengan tanah ulayat masyarakat, tumpang tindih izin perhutanan sosial dengan permukiman dan kebun masyarakat, pengambil alihan lahan perkebunan masyarakat oleh negara, serta kriminalisasi masyarakat dan pendamping.

"LPSK berkomitmen memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan pendamping (human right defender) baik dalam kapasitas sebagai saksi, pelapor, ataupun korban dalam konflik agraria yang terjadi di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat sesuai peraturan yang berlaku," kata Nasution dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (1/10).

Menurut Nasution, LPSK menaruh perhatian serius terhadap konflik agraria yang terjadi di Sumbar, terutama menyangkut rencana PSN pada lahan seluas 30.162 hektare sebagaimana usulan Gubernur Provinsi Sumbar kepada Kemenko Maritim dan Investasi dan Kemenko Perekonomian RI.

Hal itu perlu disoroti kata Nasution, agar kasus seperti di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau dapat dicegah, dan tidak terjadi di Sumbar. Mengingat, tipologi konfliknya hampir sama.

"Setelah diregistrasi permohonannya, LPSK akan melakukan penelaahan atas permohonan yang telah diajukan," pungkas Nasution.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

KPK Terus Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar

Jumat, 28 Februari 2025 | 17:13

Bos Sritex Ungkap Permendag 8/2024 Bikin Industri Tekstil Mati

Senin, 03 Maret 2025 | 21:17

UPDATE

BRI Salurkan KUR Rp27,72 Triliun dalam 2 Bulan

Senin, 10 Maret 2025 | 11:38

Badai Alfred Mengamuk di Queensland, Ribuan Rumah Gelap Gulita

Senin, 10 Maret 2025 | 11:38

DPR Cek Kesiapan Anggaran PSU Pilkada 2025

Senin, 10 Maret 2025 | 11:36

Rupiah Loyo ke Rp16.300 Hari Ini

Senin, 10 Maret 2025 | 11:24

Elon Musk: AS Harus Keluar dari NATO Supaya Berhenti Biayai Keamanan Eropa

Senin, 10 Maret 2025 | 11:22

Presiden Prabowo Diharapkan Jamu 38 Bhikkhu Thudong

Senin, 10 Maret 2025 | 11:19

Harga Emas Antam Merangkak Naik, Cek Daftar Lengkapnya

Senin, 10 Maret 2025 | 11:16

Polisi Harus Usut Tuntas Korupsi Isi MinyaKita

Senin, 10 Maret 2025 | 11:08

Pasar Minyak Masih Terdampak Kebijakan Tarif AS, Harga Turun di Senin Pagi

Senin, 10 Maret 2025 | 11:06

Lebaran di Jakarta Tetap Seru Meski Ditinggal Pemudik

Senin, 10 Maret 2025 | 10:50

Selengkapnya