Berita

Wakil Ketua LPSK, Maneger Nasution/Ist

Politik

LPSK Wanti-wanti Kasus Rempang Jangan Terulang di Nagari Air Bengis

MINGGU, 01 OKTOBER 2023 | 12:57 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berkomitmen memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan pendamping dalam konflik agraria di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) agar peristiwa seperti di Pulau Rempang tidak terjadi lagi.

Wakil Ketua LPSK, Maneger Nasution mengatakan, pihaknya telah menerima audiensi dari Eksekutif WALHI, Nasional, Eksekutif WALHI Sumbar, LBH Padang, dan Perwakilan masyarakat Air Bangis Pasaman Barat Sumbar pada Senin (25/9).

Dalam audiensi itu kata Nasution, disampaikan laporan dan permohonan perlindungan terhadap masyarakat dan pembela HAM sehubungan konflik agraria yang terjadi di Nagari Air Bangis, menyangkut rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk PT Abaco Pasifik Indonesia pada lahan seluas 30.162 hektare.

Selain itu, juga terkait tumpang tindih kawasan hutan dengan tanah ulayat masyarakat, tumpang tindih izin perhutanan sosial dengan permukiman dan kebun masyarakat, pengambil alihan lahan perkebunan masyarakat oleh negara, serta kriminalisasi masyarakat dan pendamping.

"LPSK berkomitmen memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan pendamping (human right defender) baik dalam kapasitas sebagai saksi, pelapor, ataupun korban dalam konflik agraria yang terjadi di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat sesuai peraturan yang berlaku," kata Nasution dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (1/10).

Menurut Nasution, LPSK menaruh perhatian serius terhadap konflik agraria yang terjadi di Sumbar, terutama menyangkut rencana PSN pada lahan seluas 30.162 hektare sebagaimana usulan Gubernur Provinsi Sumbar kepada Kemenko Maritim dan Investasi dan Kemenko Perekonomian RI.

Hal itu perlu disoroti kata Nasution, agar kasus seperti di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau dapat dicegah, dan tidak terjadi di Sumbar. Mengingat, tipologi konfliknya hampir sama.

"Setelah diregistrasi permohonannya, LPSK akan melakukan penelaahan atas permohonan yang telah diajukan," pungkas Nasution.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Jokowi Tak Serius Dukung RK-Suswono

Jumat, 29 November 2024 | 08:08

Ferdian Dwi Purwoko Tetap jadi Kesatria

Jumat, 29 November 2024 | 06:52

Pergantian Manajer Bikin Kantong Man United Terkuras Rp430 Miliar

Jumat, 29 November 2024 | 06:36

Perolehan Suara Tak Sesuai Harapan, Andika-Hendi: Kami Mohon Maaf

Jumat, 29 November 2024 | 06:18

Kita Bangsa Dermawan

Jumat, 29 November 2024 | 06:12

Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Subsidi, Harga EV Diprediksi Tetap Kompetitif

Jumat, 29 November 2024 | 05:59

PDIP Akan Gugat Hasil Pilgub Banten, Tim Andra Soni: Enggak Masalah

Jumat, 29 November 2024 | 05:46

Sejumlah Petahana Tumbang di Pilkada Lampung, Pengamat: Masyarakat Ingin Perubahan

Jumat, 29 November 2024 | 05:31

Tim Hukum Mualem-Dek Fadh Tak Gentar dengan Gugatan Paslon 01

Jumat, 29 November 2024 | 05:15

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen, KPU Kota Bekasi Dinilai Gagal

Jumat, 29 November 2024 | 04:56

Selengkapnya