Berita

Pemerhati Keamanan Siber, Aulia Postiera/Repro

Politik

Penyebab Judi Online Masih Marak, Salah Satunya Dugaan Keterlibatan Kartel

MINGGU, 01 OKTOBER 2023 | 10:13 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Judi online harus diberantas karena berdampak buruk pada perekonomian masyarakat, serta berpotensi meningkatkan masalah sosial hingga pelanggaran hukum. Diduga kuat, judi online masih marak karena melibatkan kartel atau sindikat internasional.

Penggemar dan pemerhati keamanan siber, Aulia Postiera mengatakan, banyaknya masyarakat Indonesia yang kecanduan judi online karena judi online gampang diakses.

Padahal menurut Aulia, judi online berdampak buruk pada perekonomian masyarakat, serta berpotensi meningkatkan masalah sosial hingga pelanggaran hukum.


"Judi online ini hanya menguras uang para pemainnya. Khayalan kemenangan itu hanya tipuan dan fatamorgana. Bandar atau operator judi online memiliki kontrol sepenuhnya atas aplikasi yang mereka punya," kata Aulia dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (1/10).

Aulia melihat, banyak pemain judi online adalah masyarakat kalangan bawah yang secara ekonomi memiliki kemampuan yang terbatas. Seperti pelajar, mahasiswa, hingga pekerja dengan penghasilan rendah.

"Salah satu akibat dari judi online ini adalah, meningkatnya pinjaman online atau pinjol dengan bunga tinggi dan mencekik masyarakat. Seperti lingkaran setan," terang Aulia.

Untuk itu, Aulia melakukan investigasi terkait maraknya judi online. Beberapa fakta pun ditemukan. Yakni, terdapat sekitar 26 juta node dan server yang telah terinfeksi aplikasi judi online. Lokasi servernya tersebar di berbagai negara.

Selanjutnya, banyak dari situs judi online menggunakan teknik bersembunyi pada situs-situ milik pemerintah (go.id), situs-situs pendidikan (ac.id; sch.id), bahkan situs-situs milik instansi militer (mil.id).

"Mereka menginfeksi situs-situs tersebut karena tidak pernah dirawat (diupdate fitur keamanannya)," tutur Aulia.

Kemudian, diduga judi online di Indonesia ada yang melibatkan kartel atau sindikat internasional. Hal itu dikarenakan ditemukan bahwa server-server terkait berada di negara-negara tetangga, salah satunya Myanmar.

Auli pun turut menemukan penyebab alasan judi online masih gampang diakses, meskipun pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengaku sudah banyak melakukan pemblokiran dan take down terhadap situs judi online.

"Penyebabnya antara lain, bandar operator judi online ini bukan penjahat biasa. Diduga judi online ini melibatkan sindikat atau kartel internasional yang punya sumber daya luar biasa besar," jelas Aulia.

Selanjutnya, dengan nilai transaksi mencapai Rp200 triliun berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kata Aulia, sindikat judi online memiliki teknologi yang canggih, diduga menggunakan robot, sehingga dapat menginfeksi pada situs-situs milik pemerintah, pendidikan, hingga militer.

"Hal ini mustahil dilakukan blokir," terang Aulia.

Selain itu, Aulia melihat, adanya kelemahan keamanan situs-situs milik pemerintah, pendidikan hingga militer, sehingga mudah diinfeksi oleh aplikasi judi online.

Dan terakhir, judi online merupakan bisnis yang besar, sehingga bukan tidak mungkin sindikat judi online bekerja sama dengan menyuap aparat pemerintah atau penegak hukum agar bisnis mereka tetap berjalan.

"Atas segala dampak buruk judi online tersebut di atas, maka kita harus menyatakan perang dan memberantas judi online secara serius," tegasnya.

Aulia meminta masyarakat untuk berhenti bermain judi online. Dan pemerintah diminta melakukan penelusuran dan penegakan hukum yang serius.

"Teknik follow the money dan blokir transaksi keuangan yang diduga terkait judi online akan menuntun pada pelaku dan membatasi gerak dari sindikat judi online," bebernya.

Selain itu, Aulia meminta agar dilakukan peningkatan keamanan pada website. Seluruh situs-situs milik pemerintah, pendidikan, hingga militer yang saat ini terinfeksi oleh aplikasi judi online harus melakukan update atau upgrade dan meningkatkan fitur keamanannya.

"Judi online adalah kejahatan yang harus diberantas. Jangan sampai terbesit pikiran untuk melegalkan judi online karena ketidakmampuan kita dalam memberantasnya," pungkasnya.

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Relawan Jokowi: Rismon Sianipar Pengecut!

Jumat, 13 Maret 2026 | 01:05

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

UPDATE

Prediksi Mossad Gagal, Netanyahu Disebut Murka ke Direktur Intelijen

Senin, 23 Maret 2026 | 13:39

Kasus Andrie Yunus Bisa Diusut Timwas Intelijen DPR

Senin, 23 Maret 2026 | 13:23

Pengamat: Trump Inkonsisten Soal Selat Hormuz

Senin, 23 Maret 2026 | 13:09

Daftar Negara yang Terancam Bangkrut Akibat Perang Iran

Senin, 23 Maret 2026 | 12:53

Gebrakan Xiaomi SU7 2026: Ludes 15 Ribu Unit dalam 34 Menit, Daya Jelajah Tembus 900 Km!

Senin, 23 Maret 2026 | 12:37

H+2 Lebaran, Emas Antam Turun Rp50 Ribu

Senin, 23 Maret 2026 | 12:35

WFH Jangan Ganggu Kinerja Perusahaan, DPR Minta Pemerintah Hati-hati

Senin, 23 Maret 2026 | 12:31

124 Perusahaan Truk Kena Sanksi Saat Lebaran, Mayoritas Pelanggaran ODOL

Senin, 23 Maret 2026 | 12:08

Menhub Siapkan Strategi Khusus Amankan Arus Balik Lebaran 1447 H Lintas Sumatra-Jawa

Senin, 23 Maret 2026 | 11:27

DJP: Aktivasi Akun Coretax Tembus 16,6 Juta, Lapor SPT Tahunan Capai 8,7 Juta

Senin, 23 Maret 2026 | 11:03

Selengkapnya