Berita

Ilustrasi/Net

Politik

KemenPPPA: Korban Kekerasan Anak Lebih Banyak Mengadu ke Polisi

SABTU, 30 SEPTEMBER 2023 | 16:43 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Angka aduan kekerasan terhadap anak, lebih banyak dilaporkan ke instansi kepolisian.

"Pelaku maupun korban ketika bicara soal anak, tentu yang mengadu ke polisi yang lebih banyak," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Nahar dalam diskusi daring bertema "Lingkaran Setan Perundungan dan Kekerasan Anak", Sabtu (30/9).

Namun, Nahar belum merinci jumlah laporan yang masuk ke ranah kepolisian.


Setelah di polisi, kata dia, jumlah aduan atau laporan tentang kekerasan terhadap anak bisa saja berkurang. Hal ini disebabkan karena pelaku dan korban sama-sama anak di bawah umur.

"Nanti masuk ke ranah dari sisi penegakan hukum tentu berkurang, karena misalnya bicara ketika korban anak, pelaku anak, ada proses diversi dan bisa jadi proses enggak sampai penuntutan," kata Nahar.

Meski data masuk dan keluar bisa berubah, Nahar lebih mementingkan proses pemulihan atau rehabilitasi kepada korban dan pelaku.

Dia menekankan, jangan sampai proses hukum justru membuat pelaku semakin berani dalam melanggar aturan, sebaliknya aparat hukum dan dibantu orang tua harus bahu-membahu mengembalikan karakter anak terlebih pelaku.

"Tantangan kita bagaimana memulihkan anak (pelaku dan korban) tersebut," pungkasnya.

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menunjukkan angka kekerasan fisik terhadap anak hingga bulan Agustus 2023 sudah mencapai ribuan aduan.

Aduan tidak hanya kekerasan fisik, melainkan hingga kekerasan seksual dan psikis anak. Sampai bulan Agustus (2023), kekerasan fisik 2.325, psikis 2.618, dan seksual 6.316 eksploitasi anak. Ini yang terekam dari data pengaduan, dengan tren mengalami kenaikan.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

Bursa Asia Awali November di Zona Merah

Senin, 02 November 2026 | 08:21

Laba Samindo Resources Melonjak 53 Persen, Efisiensi Biaya Jadi Penopang

Senin, 02 November 2026 | 07:55

Jet Pribadi Jatuh dan Meledak Dekat Permukiman, Sembilan Orang Tewas

Senin, 02 November 2026 | 07:40

Dituding Manipulasi Suara, Ketua KPU India Didesak Mundur

Senin, 02 November 2026 | 07:20

OJK: Tak Ada Dua Sanksi untuk Satu Pelanggaran di Pasar Modal

Senin, 02 November 2026 | 07:06

Polda Metro Tak Cukup Minta Maaf soal “Mahasewa Bayaran”

Senin, 02 November 2026 | 06:40

Kelurahan Berperan Besar Menuju Jakarta Kota Global

Senin, 02 November 2026 | 06:36

Potensi Pasar Asuransi Syariah RI Masih Besar

Senin, 02 November 2026 | 06:00

PPP NTB Protes Mardiono Asal Pecat Pengurus

Senin, 02 November 2026 | 05:39

Ketika Syarat Konstitusional Wapres Dipersoalkan

Senin, 02 November 2026 | 05:26

Selengkapnya