Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Net

Politik

Politik Muka Dua Jokowi terhadap Prabowo dan Ganjar di Pilpres 2024

SABTU, 30 SEPTEMBER 2023 | 13:36 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Analis politik Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting menilai Presiden Joko Widodo merupakan aktor politik dengan fenomena bermuka dua. Menampilkan standar ganda dalam panggung politik yang penuh drama, terutama jelang pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

“Tidak usah heran jika bertemu Prabowo Subianto, Jokowi seolah mendukung Prabowo. Begitu juga jika bertemu Ganjar Pranowo, seolah mendukung Ganjar. Itulah yang dinamakan politik bermuka dua,” kata Ginting di Jakarta, Sabtu (30/9).

Ginting menjawab pertanyaan wartawan mengenai kedekatan Jokowi dengan bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo di acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di Jakarta, Jumat (29/9).


Menurutnya, melihat fenomena politik Jokowi yang kadang sangat mesra secara politik dengan bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto, namun bukan tidak mungkin justru mendukung Ganjar. Sebaliknya, sangat mesra dengan Ganjar, namun bisa jadi justru mendukung Prabowo.

“Itulah realitas politik yang senantiasa ditampilkan Jokowi terhadap dua bakal capres tersebut. Fenomena itu menggambarkan politik muka dua Jokowi itu memang penuh standar ganda atau kemunafikan,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu.

Hal itu, kata dia, selaras dengan pandangan profesor ilmu politik dari Inggris David Runciman, dalam bukunya Political Hypocrisy: The Mask of Power, from Hobbes to Orwell and Beyond. Perilaku Jokowi sebagai aktor politik merupakan bagian dari fenomena politik muka dua. Artinya, dunia politik yang penuh dengan wajah kemunafikan dan sikap standar ganda.

Jika dikupas dengan teori politik muka dua dari David Runciman, lanjut Ginting, maka politik muka dua itu penuh dengan seolah-olah (mendukung), padahal palsu dan menipu. Kemudian pada gilirannya hanya dijadikan topeng kekuasaan.

Dikemukakan, pencitraan adalah salah satu kelebihan Jokowi dalam berpolitik. Kontestasi pilpres 2024 juga akan dijadikan arena arena pencitraan yang sangat jauh dari makna dan realita yang sebenarnya.

“Pencitraan politik memang seperti teater atau panggung sandiwara. Inilah praktik kemunafikan para aktor panggung klasik yang disebut juga hipokrisi. Sikap berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirinya,” ujar Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik dan militer.

Publik, kata Ginting, mudah terhibur dengan aksi panggung politik akibat perbuatan kepura-puraan dan kebohongan. Para pendukung bakal capres Prabowo akan merasa senang saat Jokowi bersama Prabowo. Begitu pula para pendukung Ganjar akan merasa bahagia jika Jokowi bersama Ganjar.

“Padahal itu semua hanya kepura-puraan, karena yang terpenting adalah mendapatkan syahwat kekuasaan setelah tidak lagi menduduki posisi presiden,” ujar Ginting.

Berkaitan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad, SAW, Ginting mengingatkan tentang hadits tiga tanda-tanda orang munafik. “Apabila berkata, ia berbohong; apabila berjanji, ia mengingkari; dan apabila diberi amanat, ia khianati”.

Sebaiknya, kata Ginting, Jokowi menghindari berkata bohong, soal dukungan terhadap bakal capres/cawapres. Caranya tidak ikut cawe-cawe atau ikut menentukan capres/cawapres dalam pemilu 2024 mendatang.

Sebagai kepala negara, mestinya Jokowi mengambil posisi sentral dan tidak menghianati sumpah jabatannya sebagai kepala negara yang mesti mengayomi semua pihak.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya