Berita

Presiden Joko Widodo mengecek kondisi beras di Gudang Perum Bulog/Net

Publika

Normalisasi Harga Sembako

SABTU, 30 SEPTEMBER 2023 | 08:06 WIB | OLEH: DR. IR. SUGIYONO, MSI

KENAIKAN harga-harga sungguh amat sangat tidak menyenangkan konsumen ekonomi rumah tangga. Kenaikan harga tersebut mengurangi kemampuan rumah tangga dalam mengkonsumsi barang dan jasa, terutama pendapatan lapisan bawah.

Penyebab persoalan kenaikan harga-harga (tingkat inflasi) yang tinggi year on year adalah energi (9,55 persen) diikuti oleh harga diatur pemerintah (8,05 persen) per Agustus 2023 berdasarkan klasifikasi kelompok komponen.

Sementara itu tingkat inflasi bahan makanan sebesar 2,52 persen. Meskipun tingkat inflasi bahan makanan jauh lebih rendah dibandingkan energi dan harga yang diatur pemerintah, namun oleh karena bahan makanan “wajib” dikonsumsi setiap hari, maka dalam perspektif pemegang keuangan rumah tangga itu, yang terpenting adalah bagaimana mencukupi kebutuhan asupan makanan untuk rumah tangga sebanyak 2-3 kali setiap hari.


Berdasarkan kelompok pengeluaran, tingkat inflasi year on year tertinggi adalah transportasi (9,65 persen) dan makanan, minuman, dan tembakau (3,51 persen) per Agustus 2023.

Jadi singkat kata, yang menjadi penyebab dari segala sumber penyebab tingginya tingkat inflasi adalah akibat pemerintah menetapkan kebijakan harga energi, yang secara langsung menaikkan biaya transportasi.

Akibatnya, harga sembako menjadi semakin mahal, sekalipun pemerintah telah mengendalikan harga sembako. Jadi, apabila pemerintah rajin melakukan operasi pasar sembako, maka strategi tersebut kalah efektif dibandingkan dengan memperbaiki kebijakan penetapan harga energi untuk memperbaiki biaya transportasi.

Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia untuk sepeda motor sebanyak 120 juta unit, mobil penumpang sebanyak 16,4 juta unit, mobil barang sebanyak 5,3 juta unit, dan bis sebanyak 0,24 juta unit tahun 2021.

Artinya, kebijakan harga keekonomian untuk BBM kendaraan sepeda motor dan mobil penumpang mendorong kenaikan yang tinggi pada biaya pengeluaran rumah tangga untuk mengkonsumsi sarana transportasi pribadi, di tengah sangat sedikitnya pasokan transportasi barang untuk truk dan penumpang untuk bus.

Kelincahan promosi dan strategi penjualan produk pada pemegang merek otomotif telah meningkatkan biaya pengeluaran rumah tangga untuk transportasi pribadi; ketika solar bersubsidi, bensin premium bersubsidi kalah bersaing konsumsi, dibandingkan BBM tidak bersubsidi.

Jalan-jalan tol yang semakin padat dengan kendaraan angkutan barang, juga termasuk angkutan mobil penumpang, itu telah meningkatkan biaya transportasi; juga jauh memperlambat waktu tempuh. Sementara itu pembangunan ibukota Nusantara dan percepatan pembangunan jalan-jalan tol baru dan bertingkat sangat lambat.

Demikian pula dengan pembangunan angkutan massal di kota-kota besar konsumen di Indonesia. Jadi, usaha normalisasi harga sembako tidak dapat diturunkan dengan cepat menggunakan operasi pasar sembako, jika tanpa perbaikan kebijakan dan pasokan harga BBM bersubsidi, maupun perbaikan pasokan struktur kendaraan.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef); Pengajar Universitas Mercu Buana

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya