Koordinator Nasional Pemantau Pemilu PB PMII, Hasnu Ibrahim/RMOL
Politik identitas yang mulai bertebaran jelang Pemilu Serentak 2024 disoroti Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII).
Koordinator Nasional Pemantau Pemilu PB PMII, Hasnu Ibrahim mengatakan, pihaknya mulai mengendus bau-bau politik identitas digunakan dalam pertarungan Pemilu.
Pasalnya, dimunculkan asumsi bahwa seolah-olah ada kekuatan yang dapat mengancam kelompok nasionalis, khususnya jelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres).
"Dalam tradisi demokrasi yang belum matang, polarisasi politik sulit terhindarkan," ujar Hasnu kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (29/9).
Dia mengungkit dampak Pilpres 2019 yang memunculkan polarisasi akibat kontestan bersama tim kampanyenya memenuhi ruang informasi publik dengan isu suku, agama, ras dan/atau antargolongan (SARA).
"Bayangkan, polarisasi politik kalau kita belajar dari pengalaman dua kali Pilpres, seperti kampanye hitam, hoax, ujaran kebencian, politisasi Identitas/politisasi SARA acap kali dipakai sebagai narasi kampanye," ucapnya mengungkit.
"Polarisasi politik seperti politisasi identitas atau politisasi SARA ini berbahaya di tengah kemajemukan bangsa Indonesia," sambung Hasnu.
Wasekjen PB PMII Bidang Politik, Hukum dan HAM tersebut menilai, politisasi pada dasarnya bukan merugikan kontestan pemilihan, melainkan masyarakat umum yang menjadi terpecah belah.
"Rakyat kita akan terbelah, situasi sosial akan memanas, kegaduhan di mana-mana. Maka Pemilu kemudian akan berbelok dari prinsip dan karakternya sebagai bentuk kedaulatan rakyat dan sarana integrasi bangsa," tuturnya.
Karena itu, PB PMII mengimbau kepada penyelenggara Pemilu baik KPU, Bawaslu, termasuk DKPP dan Parpol peserta Pemilu agar menjunjung tinggi etika politik dalam berkontestasi.
"Jangan biarkan rakyat kita berantem gara-gara fanatik buta dengan narasi yang menyesatkan," demikian Hasnu menutup.
