Berita

Ilustrasi Foto/RMOL

Politik

KPU Rawan Diintervensi Parpol, PB PMII Sinyalir Potensi Kecurangan Menguat di Pemilu 2024

JUMAT, 29 SEPTEMBER 2023 | 15:01 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Potensi kecurangan di Pemilu Serentak 2024 disinyalir bakal meningkat. Pasalnya, penyelenggara Pemilu khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) rawan diintervensi oleh partai politik (Parpol) yang menjadi peserta pesta demokrasi.

"Pantauan kami pemilu 2024 rawan dengan potensi kecurangan dan polarisasi politik," ujar Koordinator Nasional Pemantau Pemilu Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Hasnu Ibrahim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (29/9).

Dia menjelaskan, kecurangan Pemilu merupakan kejahatan paling fatal yang membahayakan kesuburan demokrasi.


"Bagaimana mungkin publik percaya bahwa Pemilu dilakukan secara konstitusional, ideal, demokratis dan integritas jika kemudian dalam praktik pelaksanannya masih diwarnai dengan praktik kecurangan," tegasnya.

Kecurangan alias kejahatan Pemilu, jelas Hasnu, sering kali di orkestrasi oleh oknum penyelenggara Pemilu nakal dan genit dalam mengotak atik perencanaan, pelaksanaan, proses dan hasil.

"Maka ini sangat berbahaya. Di lain aspek, ini sudah menjadi cerita umum bahwa akhir-akhir ini penyelenggara Pemilu kelihatannya tidak berdaya dalam mengawal Pemilu bersih dan demokratis," urai dia.

"Sebab kuatnya intervensi partai politik peserta Pemilu sehingga penyelenggara Pemilu tidak independen dan tidak mandiri dalam menjalankan perintah konstitusi sebagai pengatur, wasit dan hakim dalam proses elektoral," tandasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya