Berita

Ilustrasi Foto/RMOL

Politik

KPU Rawan Diintervensi Parpol, PB PMII Sinyalir Potensi Kecurangan Menguat di Pemilu 2024

JUMAT, 29 SEPTEMBER 2023 | 15:01 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Potensi kecurangan di Pemilu Serentak 2024 disinyalir bakal meningkat. Pasalnya, penyelenggara Pemilu khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) rawan diintervensi oleh partai politik (Parpol) yang menjadi peserta pesta demokrasi.

"Pantauan kami pemilu 2024 rawan dengan potensi kecurangan dan polarisasi politik," ujar Koordinator Nasional Pemantau Pemilu Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Hasnu Ibrahim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (29/9).

Dia menjelaskan, kecurangan Pemilu merupakan kejahatan paling fatal yang membahayakan kesuburan demokrasi.


"Bagaimana mungkin publik percaya bahwa Pemilu dilakukan secara konstitusional, ideal, demokratis dan integritas jika kemudian dalam praktik pelaksanannya masih diwarnai dengan praktik kecurangan," tegasnya.

Kecurangan alias kejahatan Pemilu, jelas Hasnu, sering kali di orkestrasi oleh oknum penyelenggara Pemilu nakal dan genit dalam mengotak atik perencanaan, pelaksanaan, proses dan hasil.

"Maka ini sangat berbahaya. Di lain aspek, ini sudah menjadi cerita umum bahwa akhir-akhir ini penyelenggara Pemilu kelihatannya tidak berdaya dalam mengawal Pemilu bersih dan demokratis," urai dia.

"Sebab kuatnya intervensi partai politik peserta Pemilu sehingga penyelenggara Pemilu tidak independen dan tidak mandiri dalam menjalankan perintah konstitusi sebagai pengatur, wasit dan hakim dalam proses elektoral," tandasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya