Berita

Presiden Joko Widodo bersama anak-anak dan menantunya/RMOL

Politik

PSI jadi Perahu Sekoci Jokowi, Politik Dinasti Kian Mengemuka

JUMAT, 29 SEPTEMBER 2023 | 12:06 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pengangkatan putra sulung presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menambah deretan panjang keluarga Jokowi yang terlibat aktif dalam politik praktis.

Hal itu dilakukan di saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden.

Menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, cara-cara yang demikian itu merupakan praktik politik dinasti yang sudah menjadi kebiasaan buruk para politisi yang selalu berlindung di balik demokrasi.


“Namun mereka lupa praktik politik semacam ini adalah ancaman serius terhadap penurunan kualitas demokrasi itu sendiri,” kata Pangi dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Jumat (29/9).
 
Hal itu senada dengan persepsi publik yang tergambar dalam temuan survei Voxpol Center, di mana mayoritas responden (69,3 persen) tidak setuju adanya praktik politik dinasti.

Selain itu, Pangi juga mengungkapkan bahwa mayoritas responden (67,9 persen) percaya praktek politik semacam ini dapat menyebabkan penurunan kualitas demokrasi.
 
“Namun realitas politik seringkali mengalahkan logika dan etika demokrasi, kekuasaan begitu “nikmat” sehingga siapapun yang telah mencicipinya tidak akan rela meninggalkannya begitu saja,” jelas Pangi.

Oleh karena itu, Pangi menilai bahwa posisi putra presiden sebagai ketua umum partai yang diangkat lewat jalur ‘’Tol” mengkonfirmasi argumentasi bahwa Jokowi sepertinya sedang mempersiapkan kapal sekoci untuk mengamankan kekuasaannya setelah tidak lagi berkuasa.

“Dan skenario dan intrik politik di berbagai lini dilancarkan,” tutur pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.
 
Di sisi lain, Pangi menyebut berpandangan bahwa didapuknya Kaesang Pangarep sebagai ketua umum PSI juga bisa dimaknai sebagai bentuk keretakan relasi hubungan sekaligus pembangkangan presiden Jokowi terhadap Megawati dan PDIP.

“Jokowi sepertinya mengkhawatirkan masa depan politiknya jika terus bertahan menyandang gelar “petugas partai”, sekelas SBY mantan presiden yang punya saham terbesar partai Demokrat saja menjadi bulan-bulanan ketika tak lagi menjabat sebagai presiden,” tukas dia.

Lebih jauh, Pangi menilai posisi sang putra bungsu merupakan pesan tersirat Jokowi bahwa ada ancaman yang sangat serius bagi PDIP jika gerbong besar pemilih dan relawan Jokowi beralih memilih PSI di Pilpres 2024.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya