Berita

Bakal calon presiden 2024 Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan/RMOL

Politik

Simalakama Caleg Daerah: Menangkan Capres tapi Bisa Babak Belur

KAMIS, 28 SEPTEMBER 2023 | 22:46 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Perhelatan Pemilu Serentak 2024 bisa menjadi simalakama bagi calon legislatif (caleg) di daerah jika kandidat capres yang diusung DPP tidak sejalan dengan aspirasi di daerah pemilihan (dapil).

Analisis Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen, fenomena perbedaan pandangan politik kerap terjadi antara daerah dan pusat.

"Caleg seperti menghadapi kondisi simalakama. Fokus pemenangan capres atau amankan posisi calegnya," kata Silaen kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (28/9).


Kondisi tersebut, kata Silaen, rawan terjadi pada basis kepentingan politik daerah yang tidak sama dengan koalisi partai politik di tingkat pusat. Beda cerita jika basis kepentingan pusat dan tingkat lokal sama, maka caleg akan diuntungkan.

"Selalu ada saja ketidaksinkronan antara koalisi capres partai politik dengan basis politik di tingkat lokal. Makanya, tokoh elite lokal yang tarung sebagai caleg lebih condong mengekor gelombang politik lokal agar dapat terpilih," jelasnya.

Oleh sebab itu, Silaen berharap koalisi partai politik bisa memilih capres dan cawapres yang sesuai dengan basis pendukungnya di daerah. Jika dipaksakan berbeda, maka caleg daerah, seperti DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota tidak seirama dengan koalisi capres partai politiknya.

"Imbas lebih jauh, maka rakyat Indonesia tidak bisa juga diarahkan 100 persen mendukung capres yang satu koalisi partai politik tersebut," tutupnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya