Berita

Ketua Umum KONI Aceh Kamaruddin Abubakar alias Abu Razak (kanan)/Ist

Olahraga

Kedodoran Anggaran, PON XXI di Aceh Terancam Gagal Digelar

KAMIS, 28 SEPTEMBER 2023 | 18:59 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang akan digelar di Provinsi Aceh bersama Sumatra Utara pada 2024 mendatang, terancam gagal. Pasalnya, Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki selaku Ketua PB PON XXI Wilayah Aceh tidak serius mengurus pesta olahraga empat tahunan tersebut.

Demikian disampaikan Ketua Umum KONI Aceh Kamaruddin Abubakar alias Abu Razak melalui keterangan tertulisnya, Kamis (28/9).

"Sampai sejauh ini nyaris tidak ada pergerakan apapun di lapangan terkait gelaran PON XXI, padahal Aceh menjadi salah satu sebagai tuan rumah," kata Kamaruddin.


Saat ini, lanjut Kamaruddin, Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) untuk persiapan atlet-atlet Aceh juga sudah terhenti kegiatannya, karena tidak ada anggaran.

"Kalau kita lihat progres di lapangan tidak ada kemajuan apapun, sementara waktu hanya tersisa hitungan bulan. Saya meragukan PON XXI di Aceh akan terlaksana," kata Kamaruddin.

Sejauh ini, kata Kamarudin, Pemprov Aceh belum melakukan langkah-langkah konkret terkait persiapan sebagai tuan rumah PON XXI, baik dari segi anggaran, panitia daerah, infrastruktur hingga promosi kegiatan tersebut.

"Ketidaksiapan ini akan mencoreng nama baik Aceh sebagai tuan rumah maupun peserta PON XXI itu sendiri," kata Kamaruddin.

Padahal, lanjut Kamaruddin, seharusnya gelaran PON bisa menjadi rahmat bagi masyarakat olahraga di Aceh, karena akan terbangun venue cabang olahraga berstandar nasional, seperti halnya PON XX yang digelar di Papua.

"Jika persoalan tersebut tidak segera diatasi, maka PON XXI yang akan digelar di Aceh terancam gagal total. Seharusnya proyek strategis nasional ini menjadi even momen perpisahan bagi bapak Presiden Jokowi kepada rakyat Aceh," tutup Kamaruddin.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya