Berita

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia/RMOL

Politik

Punya Mental Orde Baru, Bahlil Harus Segera Dicopot dari Kursi Menteri

KAMIS, 28 SEPTEMBER 2023 | 16:40 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Joko Widodo didesak untuk mencopot Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.

Desakan itu, lantaran Bahlil dianggap memiliki mental pejabat era Orde Baru yang kerap menggunakan bahasa halus untuk mengecoh rakyat Pulau Rempang.

Pasalnya, Pemerintah Kota Batam belum mengetahui lahan mana yang bakal dijadikan pusat relokasi warga Pulau Rempang yang berjumlah ribuan orang itu untuk kepentingan investasi Rempang Eco City.

Analis politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga berpendapat bahwa menteri seperti Bahlil tidak cocok menjabat sebagai pembantu negara di era Reformasi ini.

“Mental pejabat seperti itu sesungguhnya sudah tak cocok di era Reformasi. Pejabat sudah tak boleh mengecoh rakyatnya untuk kepentingan elite, apalagi hanya untuk investor,” tegas Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (28/9).

Menurutnya, pemerintah tidak lagi berpihak pada rakyat, sehingga Jokowi sebagai pemimpin negara harus tegas dengan para menteri yang tidak berpihak pada rakyat kecil.

“Pejabat seperti itu sudah mengingkari prinsip berdemokrasi. Rakyat tidak lagi dipandang sebagai pemilik negara. Karena itu, ia akan seenaknya memindahkan rakyatnya bila tak sejalan dengan kepentingan elite,” jelasnya.

“Karena itu, pemimpin seperti itu sudah seharusnya dicopot. Pemimpin tipe ini memang tak layak di era demokrasi,” tutupnya.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

KPK Terus Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar

Jumat, 28 Februari 2025 | 17:13

Bos Sritex Ungkap Permendag 8/2024 Bikin Industri Tekstil Mati

Senin, 03 Maret 2025 | 21:17

UPDATE

Sinergi Infrastruktur dan Pertahanan Kunci Stabilitas Nasional

Senin, 10 Maret 2025 | 21:36

Indonesia-Vietnam Naikkan Level Hubungan ke Kemitraan Strategis Komprehensif

Senin, 10 Maret 2025 | 21:22

Mendagri Tekan Anggaran PSU Pilkada di Bawah Rp1 Triliun

Senin, 10 Maret 2025 | 21:02

Puji Panglima, Faizal Assegaf: Dikotomi Sipil-Militer Memang Selalu Picu Ketegangan

Senin, 10 Maret 2025 | 20:55

53 Sekolah Rakyat Dibangun, Pemerintah Matangkan Infrastruktur dan Kurikulum

Senin, 10 Maret 2025 | 20:48

PEPABRI Jamin Revisi UU TNI Tak Hidupkan Dwifungsi ABRI

Senin, 10 Maret 2025 | 20:45

Panglima TNI Tegaskan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil Harus Mundur atau Pensiun

Senin, 10 Maret 2025 | 20:24

Kopdes Merah Putih Siap Berantas Kemiskinan Ekstrem

Senin, 10 Maret 2025 | 20:19

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Airlangga dan Sekjen Partai Komunis Vietnam Hadiri High-Level Business Dialogue di Jakarta

Senin, 10 Maret 2025 | 19:59

Selengkapnya