Departemen Luar Negeri AS telah menjadi korban peretasan besar-besaran oleh hacker yang diduga berasal dari China.
Dalam sebuah pernyataan yang diungkapkan anggota Senat AS pada Rabu (27/9), peretasan ini mengakibatkan pencurian puluhan ribu email dari akun Departemen Luar Negeri AS.
"Sekitar 60.000 email telah dicuri dari 10 akun Departemen Luar Negeri. Sembilan dari korban tersebut bekerja di Asia Timur dan Pasifik dan satu orang bekerja di Eropa," kata seorang staf yang mewakili Senator Eric Schmitt yang berbicara secara anonim.
Mengutip
India Today, Kamis (28/9), korban dari peretasan ini sebagian besar adalah individu yang bekerja dalam upaya diplomasi Indo-Pasifik di Departemen Luar Negeri AS, di mana para peretas berhasil memperoleh daftar lengkap email mereka yang terkait dengan departemen tersebut.
Para peretas itu berhasil menyusupi perangkat insinyur Microsoft, yang pada akhirnya memungkinkan mereka untuk mengakses akun email Departemen Luar Negeri AS.
Peristiwa ini telah menggarisbawahi peran besar yang dimainkan oleh Microsoft sebagai salah satu pihak yang bertanggungjawab dalam menyediakan layanan TI kepada pemerintah AS.
Untuk meningkatkan keamanan, Departemen Luar Negeri AS kini memulai peralihan ke lingkungan "hibrida" dengan melibatkan beberapa perusahaan vendor untuk TI dan meningkatkan penggunaan otentikasi multi-faktor.
“Kita perlu memperkuat pertahanan kita terhadap serangan dan penyusupan siber semacam ini. Kita perlu mencermati ketergantungan pemerintah federal pada satu vendor sebagai potensi titik lemahnya,” kata Senator Schmitt dalam pernyataannya.
Peretasan serupa juga diketahui pernah terjadi pada Juli lalu, di mana pejabat AS dan perusahaan teknologi raksasa Microsoft secara resmi mengumumkan bahwa para peretas yang diduga berasal dari China telah berhasil mengakses akun email di sekitar 25 organisasi, termasuk Departemen Perdagangan dan Luar Negeri AS.
Tuduhan yang menunjukkan keterlibatan China dalam serangan siber itu telah menambah ketegangan yang sudah ada antara AS dan China, dengan pemerintah Beijing sendiri dengan tegas telah membantah semua tuduhan tersebut.
Sampai saat ini, juru bicara Microsoft belum memberikan komentar mengenai pengarahan terbaru Senat tersebut. Namun perusahaan besar itu tengah mendapat kritikan keras atas praktik keamanannya sejak peretasan itu terjadi.
