Presiden Jokowi bersama Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, dua Bacapres yang digadang-gadang akan melanjutkan misi pemerintaha saat ini/Ist
Visi misi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) selama hampir 10 tahun memimpin negeri ini tidak ada yang berhasil. Oleh sebab itu, tak layak sama sekali untuk diteruskan.
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan mengupas, satu per satu kegagalan misi Jokowi.
“Misalnya, Misi “Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum”, secara nyata tidak terwujud. Sebaliknya, demokrasi tenggelam. Indonesia menjadi semakin otoriter,” ucap Anthony dalam keterangan tertulis, Kamis (28/9).
“Berlandaskan Negara hukum” hanya omong kosong! Hukum di era Jokowi secara transparan membela kepentingan kekuasaan dan pemilik uang,” tambahnya.
Lanjut dia, mobil Esemka menjadi program musiman. Lima tahun tidak terdengar. Kemudian ramai lagi ketika memasuki Pilpres 2019.
“Misi mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera”, juga menjual kebohongan saja. Jumlah penduduk miskin menurut garis kemiskinan nasional (BPS) hanya turun 1,37 persen selama 2014-2019. Jauh lebih buruk dari prestasi presiden-presiden sebelumnya,” ungkapnya.
Jumlah penduduk miskin 2019, sambungnya, menurut garis kemiskinan internasional untuk negara berpendapatan menengah atas, dengan pendapatan di bawah Rp893.000 per orang per bulan, tercatat 141,3 juta penduduk atau 52,2 persen dari total penduduk.
Tegas dia, data Bank Dunia ini jelas menunjukkan Jokowi gagal mewujudkan Indonesia maju dan sejahtera.
“Kegagalan Jokowi selama periode 2014-2019 berlanjut hingga kini. Jokowi mempertahankan Visi 2014, yang merupakan rangkaian kata tanpa banyak arti, pada Pilpres 2019,” beber dia.
“Tetapi, Jokowi mencoba merealisasikannya dengan sembilan misi baru, yang lagi-lagi hanya mengecoh publik. Misi tersebut semuanya gagal total, tidak terwujud,” tegasnya lagi.
Menurut Anthony, misi “penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya” menjadi lelucon paling tidak lucu. Sepertinya, Jokowi tidak tahu lagi apa yang diucapkan dan apa yang dikerjakan.
“KPK dilemahkan. Korupsi merajalela. Indeks korupsi turun dari skor 40 (2019) menjadi 34 (2022). Sangat buruk. Lebih dari 10 kementerian dan lembaga terlibat korupsi,” ungkapnya lagi.
Berdasarkan fakta di atas, Anthony menegaskan visi dan misi Jokowi hanya bagus di atas kertas.
“Realisasinya nihil besar. Realisasi kebijakan pemerintahan Jokowi bertentangan dengan kepentingan masyarakat banyak. Apakah kegagalan ini yang mau diteruskan oleh pemimpin yang akan datang?” tandasnya.
