Berita

Ilustrasi/Foto; Antara

Bisnis

Stabilkan Harga dan Pasokan, Bapanas Desak Pemda Gencarkan Gerakan Pangan Murah

KAMIS, 28 SEPTEMBER 2023 | 08:31 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dalam upayanya menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, Badan Pangan Nasional terus mendorong pemerintah daerah untuk terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM).

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah daerah harus mengoptimalkan alokasi dana dekonsentrasi sebagai instrumen dalam menghadirkan bahan pangan yang murah di tengah dinamika harga pangan yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan inflasi.

“Saat ini dana dekonsentrasi yang diturunkan melalui Badan Pangan Nasional dapat dioptimalkan oleh daerah," kata Arief dalam keterangannya yang dikutip dari situs Bapanas, Kamis (28/9).


"Oleh karena itu saya mendorong pemerintah daerah dapat segera melakukan akselerasi program dan kegiatan sehingga manfaatnya segera dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas,” lanjutnya.

Arief mengatakan, GPM bisa menjadi salah satu instrumen pengendalian inflasi pangan di mana pemerintah menyediakan berbagai bahan pangan pokok strategis antara lain beras, minyak goreng, daging ayam, daging sapi, cabai, bawang, dan lainnya dengan harga yang terjangkau atau di bawah harga pasar.

Untuk itu, ia meminta kepada para pemimpin daerah agar sesering mungkin melakukan operasi pasar.

“Kami mendorong seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia agar secara rutin setiap minggu melakukan GPM dan operasi beras SPHP yang berkolaborasi dengan Perum Bulog dan stakeholder pangan terkait.“ kata Arief.

Menurut laporan, hingga saat ini, baru ada 22 provinsi yang memanfaatkan dana dekonsentrasi tersebut. Sementara 16 lainnya belum melakukan, termasuk Sulawesi Barat, Banten, Papua, NTT, Kalimantan Tengah, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta.

Kepala Bapanas mengatakan, pengendalian inflasi pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga harus didukung oleh upaya bersama pemerintah daerah.

Hal ini, katanya, selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo agar secara serius melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi dengan memasifkan bantuan pangan beras. Ini salah satu upaya membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Badan Pangan Nasional berkomitmen penuh terhadap upaya pengendalian inflasi ini," kata Arief.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya