Berita

Ilustrasi/Foto; Antara

Bisnis

Stabilkan Harga dan Pasokan, Bapanas Desak Pemda Gencarkan Gerakan Pangan Murah

KAMIS, 28 SEPTEMBER 2023 | 08:31 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dalam upayanya menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, Badan Pangan Nasional terus mendorong pemerintah daerah untuk terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM).

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah daerah harus mengoptimalkan alokasi dana dekonsentrasi sebagai instrumen dalam menghadirkan bahan pangan yang murah di tengah dinamika harga pangan yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan inflasi.

“Saat ini dana dekonsentrasi yang diturunkan melalui Badan Pangan Nasional dapat dioptimalkan oleh daerah," kata Arief dalam keterangannya yang dikutip dari situs Bapanas, Kamis (28/9).

"Oleh karena itu saya mendorong pemerintah daerah dapat segera melakukan akselerasi program dan kegiatan sehingga manfaatnya segera dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas,” lanjutnya.

Arief mengatakan, GPM bisa menjadi salah satu instrumen pengendalian inflasi pangan di mana pemerintah menyediakan berbagai bahan pangan pokok strategis antara lain beras, minyak goreng, daging ayam, daging sapi, cabai, bawang, dan lainnya dengan harga yang terjangkau atau di bawah harga pasar.

Untuk itu, ia meminta kepada para pemimpin daerah agar sesering mungkin melakukan operasi pasar.

“Kami mendorong seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia agar secara rutin setiap minggu melakukan GPM dan operasi beras SPHP yang berkolaborasi dengan Perum Bulog dan stakeholder pangan terkait.“ kata Arief.

Menurut laporan, hingga saat ini, baru ada 22 provinsi yang memanfaatkan dana dekonsentrasi tersebut. Sementara 16 lainnya belum melakukan, termasuk Sulawesi Barat, Banten, Papua, NTT, Kalimantan Tengah, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta.

Kepala Bapanas mengatakan, pengendalian inflasi pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga harus didukung oleh upaya bersama pemerintah daerah.

Hal ini, katanya, selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo agar secara serius melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi dengan memasifkan bantuan pangan beras. Ini salah satu upaya membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Badan Pangan Nasional berkomitmen penuh terhadap upaya pengendalian inflasi ini," kata Arief.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya