Berita

Ilustrasi/Foto; Antara

Bisnis

Stabilkan Harga dan Pasokan, Bapanas Desak Pemda Gencarkan Gerakan Pangan Murah

KAMIS, 28 SEPTEMBER 2023 | 08:31 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dalam upayanya menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, Badan Pangan Nasional terus mendorong pemerintah daerah untuk terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM).

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah daerah harus mengoptimalkan alokasi dana dekonsentrasi sebagai instrumen dalam menghadirkan bahan pangan yang murah di tengah dinamika harga pangan yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan inflasi.

“Saat ini dana dekonsentrasi yang diturunkan melalui Badan Pangan Nasional dapat dioptimalkan oleh daerah," kata Arief dalam keterangannya yang dikutip dari situs Bapanas, Kamis (28/9).


"Oleh karena itu saya mendorong pemerintah daerah dapat segera melakukan akselerasi program dan kegiatan sehingga manfaatnya segera dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas,” lanjutnya.

Arief mengatakan, GPM bisa menjadi salah satu instrumen pengendalian inflasi pangan di mana pemerintah menyediakan berbagai bahan pangan pokok strategis antara lain beras, minyak goreng, daging ayam, daging sapi, cabai, bawang, dan lainnya dengan harga yang terjangkau atau di bawah harga pasar.

Untuk itu, ia meminta kepada para pemimpin daerah agar sesering mungkin melakukan operasi pasar.

“Kami mendorong seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia agar secara rutin setiap minggu melakukan GPM dan operasi beras SPHP yang berkolaborasi dengan Perum Bulog dan stakeholder pangan terkait.“ kata Arief.

Menurut laporan, hingga saat ini, baru ada 22 provinsi yang memanfaatkan dana dekonsentrasi tersebut. Sementara 16 lainnya belum melakukan, termasuk Sulawesi Barat, Banten, Papua, NTT, Kalimantan Tengah, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta.

Kepala Bapanas mengatakan, pengendalian inflasi pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga harus didukung oleh upaya bersama pemerintah daerah.

Hal ini, katanya, selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo agar secara serius melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi dengan memasifkan bantuan pangan beras. Ini salah satu upaya membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Badan Pangan Nasional berkomitmen penuh terhadap upaya pengendalian inflasi ini," kata Arief.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya