Berita

Ilustrasi/Foto; Antara

Bisnis

Stabilkan Harga dan Pasokan, Bapanas Desak Pemda Gencarkan Gerakan Pangan Murah

KAMIS, 28 SEPTEMBER 2023 | 08:31 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dalam upayanya menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, Badan Pangan Nasional terus mendorong pemerintah daerah untuk terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM).

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah daerah harus mengoptimalkan alokasi dana dekonsentrasi sebagai instrumen dalam menghadirkan bahan pangan yang murah di tengah dinamika harga pangan yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan inflasi.

“Saat ini dana dekonsentrasi yang diturunkan melalui Badan Pangan Nasional dapat dioptimalkan oleh daerah," kata Arief dalam keterangannya yang dikutip dari situs Bapanas, Kamis (28/9).


"Oleh karena itu saya mendorong pemerintah daerah dapat segera melakukan akselerasi program dan kegiatan sehingga manfaatnya segera dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas,” lanjutnya.

Arief mengatakan, GPM bisa menjadi salah satu instrumen pengendalian inflasi pangan di mana pemerintah menyediakan berbagai bahan pangan pokok strategis antara lain beras, minyak goreng, daging ayam, daging sapi, cabai, bawang, dan lainnya dengan harga yang terjangkau atau di bawah harga pasar.

Untuk itu, ia meminta kepada para pemimpin daerah agar sesering mungkin melakukan operasi pasar.

“Kami mendorong seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia agar secara rutin setiap minggu melakukan GPM dan operasi beras SPHP yang berkolaborasi dengan Perum Bulog dan stakeholder pangan terkait.“ kata Arief.

Menurut laporan, hingga saat ini, baru ada 22 provinsi yang memanfaatkan dana dekonsentrasi tersebut. Sementara 16 lainnya belum melakukan, termasuk Sulawesi Barat, Banten, Papua, NTT, Kalimantan Tengah, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta.

Kepala Bapanas mengatakan, pengendalian inflasi pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga harus didukung oleh upaya bersama pemerintah daerah.

Hal ini, katanya, selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo agar secara serius melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi dengan memasifkan bantuan pangan beras. Ini salah satu upaya membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Badan Pangan Nasional berkomitmen penuh terhadap upaya pengendalian inflasi ini," kata Arief.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

OKI Kecam Serangan Houthi ke Makkah dan Madinah

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:17

Jakarta Running Festival Jadi Role Model Ajang Lari Nasional

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:01

Carbon Capture di Petrokimia Gresik Berpeluang Kurangi Impor Soda Ash

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:47

KPK Bantah Kembali Sita Uang Rp40 Juta dari Salah Satu PCNU Terkait Muktamar NU

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:27

Mantan Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut Widodo AS Wafat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:12

Aksi Iklim Lintas Iman Desak Siklus Karhutla Tahunan Segera Diputus

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:02

Akuisisi Saham BYAN Haji Isam Sejalan dengan UU Minerba

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:44

Bill Gates: AI Bisa Picu Gejolak Ekonomi dan Sosial Selama 20 Tahun

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:43

Kehadiran Kopdes Bawa Harapan untuk Ekonomi Desa

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:19

Pesantren Didorong Ikut Terlibat dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya