Berita

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio/Net

Politik

Larangan Jualan di TikTok Bisa Jadi Blunder Besar

KAMIS, 28 SEPTEMBER 2023 | 08:22 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Langkah pemerintah melarang media sosial menjalankan e-commerce (social commerce) alias memiliki layanan jual beli, seperti TikTok Shop, dinilai blunder besar.

Pasalnya, platform tersebut justru mampu menggairahkan daya beli dan ekonomi masyarakat kecil. Sebab, rakyat bisa menjual apa saja melalui TikTok Shop, bahkan hingga hasil pertanian dan melaut.

“Larangan jualan di TikTok oleh penguasa bisa jadi blunder besar. Sebab ini tentang bagaimana rakyat bertahan hidup, masalah perut,” ujar pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (28/9).


Hensat, sapaan akrabnya, mengingatkan kepada pemerintah bahwa urusan perut rakyat tidak boleh dianggap sepele. Bahkan Presiden Soeharto yang berkuasa 32 tahun amat takut bermain dengan urusan tersebut.

“Masalah perut rakyat ini, masalah yang paling ditakuti banyak pemimpin, termasuk Soeharto! Sebaiknya hati-hati dan segera berikan solusi!” tegas Hensat.

Terpisah, aktivis kolaborasi warga Jakarta, Andi Sinulingga menilai alasan pemerintah melarang TikTok Shop dengan alasan melindungi pedagang pasar dan UMKM yang sedang anjlok, mengada-ada. Sebab, masalah utama tersebut bukan karena kehadiran TikTok Shop, melainkan kegagalan pemerintah dalam mengawasi gelombang impor yang terjadi.

“Wajar saja kalau pedagang-pedagang kita pada babak belur dan bahkan pada gulung tikar. Banjir barang impor China, pemerintah bilang sulit mengawasinya,” tegas Andi Sinulingga lewat akun media sosial X pribadinya, Kamis (28/9).

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Tourism Malaysia Gencarkan Promosi Wisata di Tiga Kota Indonesia

Selasa, 28 April 2026 | 10:20

DPR Desak Evaluasi Nasional Perlintasan Sebidang Usai Tabrakan Kereta di Bekasi

Selasa, 28 April 2026 | 10:13

Bus Shalawat Gratis 24 Jam Disiapkan untuk Jemaah Haji di Makkah

Selasa, 28 April 2026 | 10:09

Update Korban Jiwa Tabrakan KA di Bekasi Bertambah Jadi 14 Orang

Selasa, 28 April 2026 | 10:00

Prabowo Minta Segera Investigasi Kasus Tabrakan Kereta Bekasi

Selasa, 28 April 2026 | 09:56

Lokomotif Argo Bromo Berhasil Dipindahkan, Tim SAR Fokus Evakuasi Korban

Selasa, 28 April 2026 | 09:53

Purbaya Pede IHSG Bisa Terbang 28.000, Pasar Langsung Terkoreksi

Selasa, 28 April 2026 | 09:51

Dinamika Global Tekan Indeks DXY ke Level 98,45 Jelang Keputusan Federal Reserve

Selasa, 28 April 2026 | 09:48

Kopdes Jadi Instrumen Capai Nol Kemiskinan Ekstrem

Selasa, 28 April 2026 | 09:39

Imbas Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Belasan Perjalanan KA Jarak Jauh dari Jakarta Resmi Dibatalkan

Selasa, 28 April 2026 | 09:27

Selengkapnya